IMPLIKASI STANDARISASI BLANKO AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Penelitian Normatif Terhadap PP nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)

Jual Beli merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah, Jual Beli hak atas tanah harus mempergunakan blanko akta yang telah di standarkan oleh pemerintah baik isi bentuk maupun cara pembuatannya. Di lain pihak karena jual beli hak atas tanah merupakan perjanjian maka harus pula memenuhi asas-asas hukum perjanjian khususnya asas kebebasan berkontrak, oleh karena itu akan diteliti Kedudukan Standar baku akta jual beli hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap asas kebebasan berkontrak dan bagaimana kebijaksanaan penambahan kausula dalam perjanjian jual beli hak atas tanah oleh PPAT terkait dengan pemenuhan asas kebebasan berkontrak, Dalam penulisan tesis ini metodologi penelitian yang di gunakan adalah Metode penelitian Yuridis Normatif, dengan manganalisis undang- undang, dan data pustaka sehingga data yang digunakan adalah data- data sekunder. Dari enam Asas Kebebasan Berkontrak, blanko akta jual beli hak atas tanah hanya memenuhi lima macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang bersifat opsional. Sedangkan kebebasan lainnya yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, tidak diterapkan/ditemukan dalam blanko akta jual beli hak atas tanah dengan demikian blanglo akta jual beli tidak melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. Dalam standar baku blanko akta jual beli hak atas tanah pihak penjual dan pihak pembeli masih diperbolehkan untuk mengadakan perubahan terhadap klausula-klausula dalam blanko Akta Jual Beli Hak Atas Tanah tersebut, perubahan mana dapat berupa pencoretan dan/atau penggantian terhadap klausula-klausula yang sudah ada, bahkan dimungkinkan pula untuk mengadakan penambahan klausula-klausula baru yang dianggap penting oleh pihak Penjual maupun, pihak Pembeli tetapi belum terdapat di dalam blanko akta jual beli tersebut