TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUAT SESUDAH HABIS MASA TUGASNYA

Notaris sebagai Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, dan berwenang memuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta tersebut. Notaris harus mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional. Hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Masyarakat mengharapkan agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat guna terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Notaris pengganti setelah masa jabatannya terhadap akta-akta yang dibuat. Serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap akta-akta oleh Notaris Pengganti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Hasil penelitian dari penulisan tesis ini bahwa tanggung jawab Notaris pengganti terhadap akta-akta yang Dibuatnya setelah selesai masa jabatannya sepenuhnya berada pada Notaris pengganti karena Notaris pengganti adalah pejabat yang mandiri. Sebelum melaksanakan jabatannya Notaris pengganti harus disumpah terlebih dahulu sebagai pejabat umum sebagaimana Notaris yang digantikannya melainkan pejabat mandiri yang untuk sementara menggantikan pejabat yang berhalangan. Notaris pengganti bertanggung jawab secara materiil terhadap akta-akta dibuatnya, sedangkan Notaris yang digantikan hanya bertanggung jawab secara moril. Hal ini disebabkan karena akta yang dibuat oleh Notaris pengganti tetap mencantumkan nama dari Notaris yang digantikan