Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian, membuat Pemerintah Desa tidak disiplin dalam membuat laporan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memilih 5 sampel desa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan antara lain: tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak professional, Perubahan anggaran, kurangnya koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dilalui dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Hal tersebut berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya. Dalam mengahadapi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Desa selalu berkonsultasi pada instansi terkait dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa. Adanya tenaga pendamping Alokasi Dana Desa juga sangat membantu Pemerintah Desa. Selain itu Pemerintah Desa telah diberikan pembinaan, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa.Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Des