Analisis pengakuan pendapatan pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung dan menganalisis kesesuaian pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dalam laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani Tembung dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pengumpulan data penelitian berbentuk wawancara dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yaitu staff accounting di PT BPRS Puduarta Insani Tembung. Hasil wawancara di analisis dengan membandingkan antara PSAK yang berlaku dengan praktik akuntansi pengakuan pendapatan yang diterapkan. Kesimpulan penelitian adalah pengakuan pendapatan murabahah diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23. Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 105 paragraf 22 karena pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Pengakuan pendapatan ujrah diakui pada saat pembayaran (dibayar dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 107 paragraf 14 karena pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa. Dalam laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani Tembung pada pos pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank, yaitu pendapatan jual beli murabahah, pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan multijasa dengan akad ijarah diakui atas dasar akrual. Namun pada pengakuan pendapatan untuk perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah kepada nasabah PT BPRS Puduarta Insani Tembung menggunakan dasar kas. Ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan menjadi lebih besar