Penyaluran Dana Modal Kerja Program PNPM Mandiri Perdesaan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Mauhidah. 2016. Penyaluran Dana Modal Kerja Program PNPM Mandiri Perdesaan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I).Dr. H. Jalaluddin M. Hum (II) Lutpi Sahal, SHI, MSI.\ud \ud Kata Kunci: Dana, Modal Kerja, PNPM Mandiri, Pemberdayaan\ud \ud Penelitian ini berlatar belakang dari adanya program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran pinjaman modal kerja. Pinjaman yang diberikan merupakan upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk pengembangan usaha masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan demikian, urgensi program ini adalah realisasi pemberdayaan yang optimal kepada masyarakat. Maka daripada itu, antara maksud dan tujuan program pinjaman modal kerja ini haruslah relevan dengan aktualisasi di kehidupan nyata perekonomian masyarakat.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana modal kerja program PNPM mandiri pedesaan di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan akan diketahui pula apakah penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.\ud Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan informan, kemudian data diolah melalui proses editing, kategorisasi dan deskripsi. Data yang diperoleh dianalisis, kemudian analisis dengan reduksi data, display data, verifikasi hingga terjadi penarikan simpulan.\ud Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, yaitu: pertama, Program SPP di Kecamatan Aluh-Aluh tidak siginifkan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena pelaksanaanya yang disalahgunakan dengan penggunaan dana sebatas konsumtif dan tidak tepat sasaran dengan penerima bukan bagian dari Rumah Tangga Miskin (RTM) melain masyarakat yang secara ekonomi digolongkan mampu. Ditinjau dalam persepektif Islam, maka pinjaman melalui program SPP tidak sesuai dengan syariat Islam dengan adanya unsur bunga yang merupakan riba dan hukumnya haram. Kedua , dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni ketentuan yang tertera dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir. Ketidaksesuaian tersebut adalah penyaluran pinjaman yang tidak tepat sasaran dengan penerima pinjaman yang tidak tergolong rumah tangga miskin dan terjadinya penyalahgunaan dalam menggunakan pinjaman dengan pemanfaatan pada keperluan konsumtif bukan produktif