Peran BAZNAS dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak: Studi di BAZNAS Kota Malang

INDONESIA: Zakat dan pajak merupakan dualisme pemungutan yang tentunya terasa memberatkan bagi sebagian besar umat muslim di Indonesia, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 disebutkan bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berlaku saat ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tetang pajak penghasilan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? 2) Apa saja kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kota Malang. Sedangkan tahapan-tahapan teknis analisis data dengan cara editing, classifying, veriviying, analyzing, dan concluding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang belum bisa di implementasikan karena kurang adanya komitmen tentang zakat dari pihak pajak, kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat ke BAZNAS, dan terdapat perbedaan penafsiran Undang-Undang. Selain itu BAZNAS Kota Malang lebih mengutamakan mengumpulkan infak, untuk zakat hanya diperoleh dari UPZ Kemenag Kota Malang, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini kurang optimal. ENGLISH: Zakat and tax is the dualism of the poll which certainly seemed damning for the vast majority of Muslims in Indonesia, thus the Government issued Act No. 38 in 1999 and the last to apply Act No. 23 of 2011 about the management of zakat. In article 14 paragraph (3) of LAW 38/1999 mentioned that reduction of profits/charity income remaining taxable is intended so that taxpayers are not exposed to the double burden, i.e. the obligation of paying tithes and taxes. Then followed by the promulgation of Act No. 17 of 2000 and apply the current Act No. 36 of 2008 about the income tax, in the law described that the zakat on the income paid by the tax payers a Muslim to the agency or agencies authorized by the Government may be deducted from profits or taxable income the rest of taxpayers. In this study, there is a problem formulation, namely: 1) How the role BAZNAS Malang in implementation arrangements zakat as a deduction on taxable income? 2) what are the obstacles to implementation of Malang BAZNAS settings zakat as a deduction on taxable income?. This research uses a type of empirical research with qualitative approach. The data collected is primary data, secondary, and tertiary methods of data collection through interviews, literature studies, and documentation. As for the subject researches i.e. sysop BAZNAS Malang. While the technical stages of data analysis by means of editing, classifying, veriviying, analyzing, and concluding. The results showed that the settings of the zakat as a deduction on taxable income in Malang BAZNAS can not be implemented in due lack of commitment of the zakat tax, lack of public awareness to pay zakat to BAZNAS, and there is a difference of interpretatios Act. In addition BAZNAS Malang prefer collecting infak, for Zakah is only retrieved from the UPZ Kemenag Malang and dissemination to the public about this less than optimal