Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan maslahah mursalah

INDONESIA: KPPU merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha dan monopoli. Sebagai lembaga semi peradilan Kewenangan KPPU yang termuat dalam Pasal 36 UU Antimonopoli dinilai berbenturan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 10 (ayat 1), Pasal 12 (ayat 1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasan Kehakiman. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu tentang conflick of norm (konflik undang-undang) antara ketentuan UU Antimonopoli dan UU Kekuasaan Kehakiman. Menggunakan rumusan masalah bagaimana kekuatan yuridis kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang Undang kekuasan kehakiman dan Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (Library research). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan KPPU sebagai lembaga semi Peradilan dinilai telah memiliki kekuatan yuridis. Berdasarkan teori asas perundang-undangan maka Undang-Undang Anti Monopoli merupakan Lex Specialis dan UU Kekuasaan Kehakiman merupakan legi Generali, oleh karena itu ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dapat mengesampingkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan menurut maslahah mursalah, ada beberapa kemaslahatan yang dapat dirasakan dari kewenangan KPPU oleh masyarakat umum namun tidak ada dalil syara’ yang jelas menunjukan kebolehan akan itu, karena pada dasarnya KPPU merupakan perihal baru yang belum ada Nash-nya. ENGLISH: KPPU (business competition supervisory commission) an auxiliary state agency formed to resolve competition and monopoly disputes. as a semi-judicial institutions, authority of the Commission contained in Article 36 law of anti-monopoly assessed to collide with the lawa of Judicial Power that contained in Article 10 (clause 1), Article 12 (clause 1) and Article 25 clause (2) on Law of Judicial Authority. The focus of this research is the problem of conflict of norm. Among the provisions of the Anti Monopoly Law and the Judicial Power Law. using a formulation of the problem of how the power of judicial authority of the KPPU (Business Competition Supervisory Commission) in a review of the Law of judicial authorities and How mursalah maslahah review the powers of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in resolving disputes competition and monopoly. Research methods used in this study include the type of normative legal research or research library (Library research). Then the approach used is statute approach, and the conceptual approach. Source data used are secondary data is data obtained through the information that is already written in the form of documents in this case referred to the legal materials and descriptive qualitative data analysis. The research concluded that the authority of the Commission as an institution semi Justice judged to have had judicial powers. Based on the principles of the theory of law, the Anti-Monopoly Law is Lex Specialis and the Judicial Power is a legi Generali, therefore, the provisions of the Anti Monopoly Act can override the Judicial Power Act. And according to maslahah mursalah, there is some benefit that can be felt from the authority of the Commission by the general public but no arguments of Personality 'is clearly shown skill will it, because basically the Commission constitute a new subject yet its Nash