ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KRIMINALISASI POLIGAMI SIRRI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIAL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kriminalisasi Poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Rumusan masalah adalah: Mengapa Rancangan Undang-undang hukum material Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengatur tentang Kriminalisasi terhadap pelaksanaan poligami sirri? Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap latar belakang kriminalisasi poligami dalam rancangan undang-undang hukum material peradilan agama bidang perkawinan? Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang kriminalisasi poligami dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori atau dalil yang bersifat umum kemudian ditarik dan diambil dengan bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus kemudian ditarik diambil dengan bersifat umum tentang perkawinan, kemudian di analisis secara hukum Islam yang fokus pada maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya rancangan undang-undang hukum material peradilan agama bidang perkawinan tentang kriminalisasi poligami menegaskan bahwa poligami yang dilakukan dengan tidak ada ijin terlebih dahulu dari pengadilan akan mendapat ancaman pidana. Dengan alasan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut terutama hak keperdataan istri dan anak jika timbul permasalahan di kemudian hari. Hasil analisis menjelas bahwa sanksi pidana tersebut berlaku bagi pelaku poligami tanpa ada ijin dari Pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia terutama tidak merugikan pihak anak-anak dan perempuan (istri) dan menghindari dari kemadharatan. Sedangkan perubahan zaman dan waktu pasti berpengaruh pada perubahan hukum. Untuk para suami yang melakukan poligami, maka persiapkan segala sesuatu berdasarkan aturan perundang-undangan perkawinan yang menjadi hukum negara, agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Jika RUU disahkan oleh pemerintah maka hak istri dan anaknya terlindungi dan kemaslahatan bisa terwujud dan memberi pembaharuan hukum perkawinan di negara