TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 23/PID.B/2016/PN.JBG TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 23/Pid.B/2016/Pn.Jbg Tentang Penggelapan Dalam Jabatan” Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan dan bagaimana tinjaun hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis verifikatif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan, kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan konsep hukum pidana Islam.Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan sudah mencerminkan dengan rasa keadilan masyarakat mengingat pasal 374 KUHP, yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 23/PID.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah ta’z>ir, Penerapan hukuman ta’zi>r pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Pengadilan Negeri Jombang dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana islam, karena ta’zi>r merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terpidana ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan efek jera bagi pelaku, mengingat bahwa perbuatan ini menyangkut kemaslahatan umum agar dapat terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera