Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan Presidensil

Kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan itu dibatasi oleh UUD sehingga ia tidak bisa berbuat menyimpang, karena Uud '45 mengatur hal hal yang pokok. Maka pada pasal 4 ayat 1 memberi wewenang kepada presiden yang luas dan tidak terinci, sehingga segala pelaksanaan pemerintahannya tergantung pada president. Namun demikian tidak berarti bahwa presiden bisa berbuat sekehendak hatinya, karena UUD '45 membatasinya sesuai dengan penjelasannya yang menyatakan bahwa UUD'45 menganut sistem pemerintahan konstitusional dan negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila, dan bukan negara kekuasaan. Dalam menjalankan pemerintahan itu dibantu oleh menteri menteri negara dan tanggung jawab tetap di tangan presiden, disinilah UUD'45 menganut sistem presidensiil, karena kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan terletak ditangan presiden.Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut 1). Apa yang dimaksud sistem pemerintahan presidensil? 2). Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil di indonesia menurut undang undang dasar 1945? 3). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemerintahan presiden tersebut? Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode induktif, metode deduktif, metode komparatif dan metode analogis. Metode induktif yaitu penyajiannya di mulai dari fakta fakta yang bersifat khusus dari hasil dan terakhir diambil yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu penyajian di mulai dari teori teori, dalil dalil, generalisasi dan selanjutnya dikemukakan fakta fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode komperatif yaitu membandingkan sistem sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan islam. Metode analogis yaitu mengkiyaskan sistem sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial terhadap sistem pemerintahan islam. Khususnya dalam masalah pertanggungan jawab.Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa sistem pemerintahan presidensil menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif di pegang oleh seorang presiden dengan cara dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara terbanyak. Dalam melaksanakan tugas sehari hari seorang presiden dibantu oleh para mentri yang bertanggung jawab kepadanya. Disamping itu pula presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat