Pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik- baiknya. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana deskripsi perwujudan upaya Pemerintah Kodya Dati II Surabaya dalam melaksanakan Keppres No. 55 Th. 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah pada tahun 1993 dan 1994. Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat upaya Pemerintah Kodya Dati II Surabaya dalam melaksanakan Keppres ini Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya Pemerintah Kodya Dati II Surabaya dalam melaksanaka Keppres No 55 Th 1993 terseb...
Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara bilaman memenuhi rukundan syaratn...
Rumah Tahanan Negara atau yang sering disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan se...
Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat diberi wewenang untuk mengadakan tindakan pengaturan, pen...
Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inst...
Dalam penulisan artikel ilmiah ini tentang tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU...
Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Peris...
Keluarga Islam atau ahwal al-syakhshiyyah telah berlaku di Indonesia sejak lahirnya undang-undang no...
Salah satu diantara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang ...
Masalah Penelitian Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. ...
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan berlaku untuk ...
Adanya Aturan perpajakan dalam Islam menunjukkan bahwa syariat Islam selalu relevan dengan perkemban...
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematik perkawinan antar orang ya...
Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesa yan...
Peraturan hukum di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dalam proses terbentuknya sejarah h...
Didalam praktik jual beli sayuran rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya bahwasanya peda...
Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara bilaman memenuhi rukundan syaratn...
Rumah Tahanan Negara atau yang sering disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan se...
Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat diberi wewenang untuk mengadakan tindakan pengaturan, pen...
Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inst...
Dalam penulisan artikel ilmiah ini tentang tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU...
Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Peris...
Keluarga Islam atau ahwal al-syakhshiyyah telah berlaku di Indonesia sejak lahirnya undang-undang no...
Salah satu diantara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang ...
Masalah Penelitian Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. ...
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan berlaku untuk ...
Adanya Aturan perpajakan dalam Islam menunjukkan bahwa syariat Islam selalu relevan dengan perkemban...
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematik perkawinan antar orang ya...
Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesa yan...
Peraturan hukum di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dalam proses terbentuknya sejarah h...
Didalam praktik jual beli sayuran rusak, cacat dan busuk di Pasar Soponyono Surabaya bahwasanya peda...
Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara bilaman memenuhi rukundan syaratn...
Rumah Tahanan Negara atau yang sering disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan se...
Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat diberi wewenang untuk mengadakan tindakan pengaturan, pen...