Efektivitas hukum dalam masyarakat Islam: studi kasus fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih serius. Selain karena permasalahan hukum ini terus menyisahkan perdebatan di tengah masyarakat, juga karena tema ini belum ditemukan riset yang membahasnya secara lebih komprehensif dalam standar ilmiah penelitian. Riset ini lebih memilih Muhammadiyah dibanding organisasi Islam lain yang juga mengeluarkan fatwa yang sama karena Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang memiliki struktur kepengurusan rapi dari tingkat pusat hingga ranting, sehingga, jika organisasi ini mengeluarkan fatwa akan berpotensi memiliki dampak yang besar bagi perilaku umat Islam di dalam negeri. Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan memiliki tujuan untuk mencari jawaban; bagaimana fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok tersebut dikonstruks dan sejauh mana efektivitas fatwa tersebut berlaku di kalangan umat Islam, terutama warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok dikonstruks sebagai ikhtiar mewujudkan maqashid al-syari’ah bagi umat Islam. Meski demikian, di ranah empirik, fatwa keharaman merokok tidak berlaku efektif di kalangan umat Islam. Bahkan, tidak semua warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan fatwa tersebut. Respons mereka terhadap fatwa tersebut juga cukup beragam; ada yang setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain. Fatwa tersebut cukup berdampak positif di kawasan amal usaha Muhammadiyah dengan diadopsi menjadi aturan-aturan lokal. Ketidakefektivan fatwa tetang keharaman merokok disebabkan beberapa faktor, yaitu; (1) adanya perbedaan pendapat tentang fatwa merokok (makruh dan haram) yang membuat masyarakat bebas memilih fatwa sesuai kebutuhan mereka, (2) hukum keharaman merokok tidak bersifat mutlak, melainkan sebatas fatwa (pendapat hukum) yang bersifat imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak membawa implikasi hukum, (3) kurangnya kesadaran perokok bahwa aktivitas merokok memiliki dampak negatif (mafsadah) dari segi medis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan (4) kuantitas sosialisasi fatwa kurang massif, sehingga masih banyak warga/anggota Muhammadiyah dan umat Islam yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut