ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJA NGEDOK BIDANG PERTANIAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan pertama, Bagaimana Deskripsi Praktik Pola Kerja Ngedok dalam Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto? Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto? Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara (interview) dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu mendeskripsikan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai pola kerja ngedok dalam bidang pertanian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pola kerja ngedok sebagai bentuk kerjasama bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh pelaku akad yang terdiri dari petani dan sekelompok buruh tani. Akad dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing, namun mereka sudah memahami hak dan kewajibannya karena pola kerja ngedok sudah menjadi adat kebiasaan. Dalam implementasinya petani (pemilik lahan) sudah melakukan kewajibannya menyiapkan lahan, membajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang dikeluarkan. Sedangkan buruh tani (penggarap) sudah melakukan kewajibannya menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokan. Hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Bagi hasil yang didapat buruh tani sebesar 1 bagian dan petani 4 bagian. Dari sudut hukum Islam akad yang relevan untuk menyebut pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah Musaqah. Pola kerja ngedok tersebut hukumnya boleh karena implementasinya tidak menyimpang dari akad yang disepakati kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para pihak yang melakukan pola kerja ngedok disarankan akadnya dilakukan secara tertulis supaya bisa dijadikan rujukan penyelesaian jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara para pihak