Tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga permusyawaratan di Indonesia

Masalah susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan, Islam tidak menentukan peraturan yang baku. Islam hanya sebatas meletakkan prinsip-prinsip dasarnya untuk selanjutnya memberi kebebasan bagi penemuan metode dan cara yang tepat dan terbaik, sesuai dengan tingkat intelektual masyarakat Islam yang hanya menghendaki tegaknya hakikat musyawarah dalam masyarakat tanpa membatasi sarananya. Disamping itu, masalah tersebut juga dapat dipakai sebagai parameter untuk menilai apakah lembaga tersebut benar-benar merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: 1). Bagaimana pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan di Indonesia. 2). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan di Indonesia. Sumber data pokok yang akan dijadikan landasan teori dalam pembahasan ini adalah; 1). Buku-buku yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia (Tugas dan wewenang MPR di Indonesia karya Budiman B.Sagala, Memilih dan Dipilih karya CST. Kansil, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia karya Bintan R. Saragih). 2). Buku-buku yang berkaitan dengan Islamologi (Islam dan Masalah Kenegaraan karya Ahmad Syafi’i Ma’arif, Negara Hukum karya M. Tahir Azhari, Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran karya J.Suyuti Pulungan). Data yang diperoleh dari buku-buku Literatur yang diananlisis secara diskriptif kualitatif dengan tahapan Editing, Pengorganisasian Data, dan Penemuan Hasil. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Pembentukan Lembaga Permusyawaratan di Indonesia atau proses pengisian keanggotaannya dilakukan dengan cara pemilihan, penunjukan dan pengangkatan. Cara pertama merupakan cara paling dominan bila disbanding dengan cara yang kedua dan ketiga, dengan tujuan agar Lembaga Permusyawaratan yang terbentuk benar-benar merupakan penjelmaan seluruh rakyat, sedang keanggotaanyaterdiri dari Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. 2). Mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan di Indonesia yang dimuarakan pada terwujudnya suatu Lembaga Permusyawaratan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, dalam pandangan Islam adalah boleh. Karena Islam juga menghendaki hal yang sama, yaitu terwujudnya suatu Lembaga Permusyawaratan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, sehingga tanggap dan aspiratif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat