TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BAGI HASIL SISTEM BOWON DI DESA KREMBANGAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bagi Hasil Sistem Bawon Di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana praktik bagi hasil sistem bawon pada perbandingan hasil panen persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?, dan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap bagi hasil sistem bawon di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil sistem bawon di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?.Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan observasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari segi hukum Islam kemudian ditarik menuju fakta-fakta di lapangan yang sifatnya khusus yaitu mengenai pemanfaatan tanah pertanian sebagai barang gadai oleh pemberi utang.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik bagi hasil sistem bawon pada perbandingan hasil panen persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan studi kasus pihak I sebagai pemilik tanah, pihak II sebagai pengelola (pembiaya) dan bagi hasil yg diperoleh ½:½. Ditinjau dari hukum Islam kejadian tersebut termasuk akad mukha>barah. Sedangkan antara pihak II (pengelola) dan pihak III sebagai buruh panen, dalam tinjauan hukum islam termasuk akad ujrah (upah), dengan bagi hasil sistem bawon itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan ditinjau dari hukum positif Undang-Undang No. 2 tahun 1960 menyimpulkan bahwa sudah sejalan dengan undang-undang tersebut terutama pada konsep bagi hasil dan tujuannya, hanya saja dalam sistem bawon akadnya tak tertulis sedangkan dalam undang-undang akadnya harus tertulis.Sejalan dengan kesimpulan di atas, agar pemilik tanah, petani dan buruh tani agar lebih memahami akad mukha>barah dan ujrah yang sudah menurut hukum islam dan untuk kepastian hukum haruslah akad-akad tersebut dilakukan secara tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960