Tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan prajurit Kulon Kota Mojokerto : Studi kasus dalam buku kutipan akta nikah nomor 72/18/ii/2016

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto (Studi Kasus dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/18/II/2016)”. rumusan masalah pertama, Bagaimana pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Kemudian dalam pengadopsian anak sudah ada sejak zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan pernah dicontohkan Rasulullah dengan baik ketika mengadopsi Zaid Bin Haritsah.Untuk melengkapi permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawncara dengan pegawai KUA Kec Prajurit Kulon Kota Mojokerto, kedua pasangan suami isteri dan orang tua dari pihak pasangan pengantin. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam buku kutipan akta nikah Nomor 72/18/II/2016 atas nama saudari Enggar Whyu Bathari dan Dri Agustya Putranto dicatatkan bapak angkat sebagai wali nikah atas saudari Enggar yang berstatus anak adopsi. Hal ini tidak sesuai dengan fakta riil dan keadaannya. Dalam hal ini berakibat pada kependudukan anak tersebut kepada keluarga yang mengadopsinya.Kemudian hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah Nomor 72/18/II/2016 disebabkan oleh pihak pengadopsian anak secara adat yang dilakukan oleh suatu keluarga sehingga anak tersebut dianggap menjadi anak kandung oleh keluarga yang mengadopsinya. Pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA kec. Prajurit Kulon dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang setelah melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkannya pernikahan tersebut.Dari penelitian tersebut diharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan pencatatan perkawinan anak adopsi yang berstatus sebagai anak kandung dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan mengenai adopsi anak. Juga memperhatikan praktik adopsi anak berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Juga agar orang tua yang mengadopsi anak hendaknya mengatakan kepada anak tersebut kebenaran status anak bahwa sebenarnya anak tersebut bukanlah anak kandung, melainkan anak adopsi