Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman : Studi Putusan PN Malang No.174/PID.B/2015/PN.Mlg

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerasan Dengan Pengancaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Mlg)” adalah hasil penelitian Library Research untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara nomor 174/Pid.B/2015/PN.Mlg tentang pemerasan dengan pengancaman, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan pasal 368 KUHP.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskripstif analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang umum menurut hukum pidana Islam dan pasal 368 KUHP.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman didasarkan kepada pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Disamping hal itu hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri malang hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan mayarakat, dan hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Pada hukum pidana Islam penjatuhan hukuman yang relatif meringankan ini berdasar pada tobatnya seorang terdakwa pemerasan dengan pengancaman, namun terdakwa tetap malaksanakan hukuman had yang sudah ditetapkan.Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada KUHP yang mengatur tindak pidana seseorang, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan KUHP yang mengaturnya