Kajian pengawasan peredaran bahan asal hewan (bah) studi kasus pada suku dinas peternakan perikanan dan kelautan kotamadya jakarta utara

Indonesia yang merupakan negara berkembang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang telah digariskan dalam propenas yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sektor peternakan yang merupakan salah satu dari beberapa sektor yang dibangun diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pembangunan yang sedang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Jakarta, maka terjadi pula peningkatan kebutuhan pangan warga Jakarta terutama yang berasal dari hewan dan ikan. Berdasarkan kondisi di atas, maka wilayah Jakarta Utara merupakan salah satu pasar komoditas ternak, Bahan Asal Hewan (BAH) dan ikan yang cukup besar. Pengawasan terhadap lalulintas peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) menjadi sulit karena banyaknya pintu masuk daging dan ternak. Berdasarkan pada keadaan ini penulis melakukan penelitian tentang Kajian Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. Dari observasi pendahuluan teridentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut : a) terdapat Bahan Asal Hewan (BAH) yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang beredar di pasar secara gelap atau ilegal; b) kurang dilibatkannya masyarakat konsumen, pemerhati, pihak pasar jaya dan pedagang sebagai stakeholder dalam pengawasan masuknya Bahan Asal Hewan (BAH); c) kurangnya pengetahuan masyarakat dan pedagang tentang Bahan Asal Hewan yang ASUH; d) adanya penjualan Bahan Asal Hewan yang tidak ASUH di luar pasar. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ilegal dan tidak ASUH di wilayah Jakarta Utara; 2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. 3) Rekomendasi apa yang harus diambil untuk mewujudkan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH di wilayah Jakarta Utara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah : a) Mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ilegal di wilayah Jakarta Utara; b) Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. c) Mencari rekomendasi yang tepat untuk mewujudkan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH di wilayah Jakarta Utara Lokasi penelitian adalah Kotamadya Jakarta Utara dengan objek penelitian ini pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) pada Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Seksi Pengawasan Penertiban. Penelitian dilakukan dari bulan Juni hingga Oktober 2005. Metode penelitian ini adalah dengan metode exploratory research yaitu wawancara dengan ahli dan survey dengan kuesioner. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan pengisian kuisioner. Responden adalah pakar terkait, petugas pengawas, pedagang dan masyarakat pembeli. Data sekunder diperoleh dari literatur dan studi pustaka. Teknik pengambilan contoh menggunakan purposive sampling, yaitu responden seperti pakar atau ahli menggunakan sensus pada responden yang mempunyai kesempatan yang sama yaitu staf Seksi Pengawasan Penertiban dan Ka. Sie Kecamatan dan confinient sampling terhadap masyarakat pembeli dan pedagang. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan analisis Stakeholder secara deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan analisis faktor dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pengawas dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 82 persen dan 18 persen sisanya berjenis kelamin perempuan. Proporsi usia petugas 46-55 tahun dan 36-45 tahun masing-masing mempunyai persentase yang sama yaitu sebesar 47 persen serta sisanya sebesar enam persen berusia antara 25-35 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, petugas pengawas dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 29 persen, berpendidikan Diploma sebanyak 29 persen, Sarjana 36 persen, serta petugas dengan pendidikan terakhir Pascasarjana sebanyak delapan persen. Petugas yang menjadi responden pada penelitian ini berjumlah sebanyak 65 persen dengan jabatan sebagai Staf dan 35 persen sisanya menjabat sebagai sebagai Kepala Seksi. Petugas yang bekerja selama 16-25 tahun sebanyak 59 persen, selanjutnya petugas yang bekerja selama 5-15 tahun dengan komposisi sebesar 35 persen dan sisanya sebesar enam persen petugas yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun. Komposisi jenis kelamin responden pedagang dalam penelitian ini sebanyak 81 persen berjenis kelamin laki-laki dan 19 persen sisanya adalah berjenis kelamin perempuan. Komposisi usia responden pedagang menunjukkan bahwa 43 persen responden pedagang berusia 25-35 tahun, 19 persen berusia 36-45 tahun, 24 persen berusia 46-55 tahun, dan 14 persen sisanya berusia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden pedagang berpendidikan akhir SD dengan uraian berpendidikan Diploma 5 persen, berpendidikan SLTA sebesar 38 persen, selanjutnya 10 persen berpendidikan SLTP, dan sebanyak 47 persen berpendidikan SD. Komposisi jenis kelamin masyarakat/pembeli, dapat dilihat sebanyak 85 persen didominasi jenis kelamin perempuan dan 15 persen berjenis kelamin laki-laki. Komposisi usia masyarakat/pembeli sebagian besar responden pembeli yaitu mencapai 60 persen berusia 36-45 tahun, 25 persen berusia 25-35 tahun, dan sisanya sebesar 15 persen 46-55 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat/pembeli, sebanyak 35 persen responden berpendidikan terakhir SD, 40 persen berpendidikan SMP, dan 25 persen sisanya berpendidikan akhir SMA. Tingkat pengetahuan peredaran BAH menurut persepsi pedagang dan masyarakat dengan menggunakan analisis modus bahwa pedagang dan masyarakat memiliki persepsi yang sama dengan menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, pernyataan 5, pernyataan 10 dan pernyataan 11. Pedagang dan masyarakat memiliki perbedaan persepsi terhadap pernyataan 1, pernyataan 6, pernyataan 7 dan pernyataan 13 . Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara pedagang dan masyarakat pada tiga belas indikator tingkat pengetahuan terhadap peredaran BAH di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara dilakukan pengujian dengan analisis Mann Whitney dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (alpa = 5 %). Hasil perhitungan analisis Mann Whitney untuk tiga belas indikator tingkat pengetahuan terhadap pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) menunjukkan P-Value sebesar 0,6265 yang bernilai lebih dari 0.05 sehingga menujukkan penerimaan terhadap hipotesis nol dengan kata lain pengetahuan pedagang dan masyarakat terhadap daging yang tidak ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) adalah sama saja. Selanjutnya secara umum pedagang di wilayah Jakarta Utara tidak setuju terhadap penjualan BAH yang tidak ASUH sebesar 33,33 persen dan sangat tidak setuju dengan persentase yang lebih besar lagi yaitu sebesar 66,67 persen sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil analisis kuesioner, pedagang tidak pernah menjual daging ayam, sapi, kerbau atau kambing yang tidak layak konsumsi di pasar. Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap 37 indikator pernyataan yang dianggap mempengaruhi pengawasan peredaran BAH di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara maka diperoleh sembilan faktor yang dianggap berpengaruh terhadap petugas pengawas Sudin di lapangan yaitu : Faktor Operasional, Faktor Kepemimpinan, Faktor Kompensasi, Faktor Tanggung Jawab, Kemampuan Kerja, Faktor Penghargaan, Faktor Sarana Kerja, Faktor Fasilitas, Faktor Managemen. Berdasarkan sembilan faktor terbentuk dapat menerangkan variasi indikator-indikator untuk kinerja faktor yang terbentuk sebesar 95,947 persen dengan tingkat varians terbesar adalah pada faktor satu dengan total persentasi varian sebesar 20,129 persen dan terendah adalah pada faktor sembilan dengan persentase varian sebesar 3,27 persen. Hasil wawancara mendalam dengan stakeholder Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara dinyatakan oleh 1) Riana Faiza, (Kepala Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelauatan Kotamadya Jakarta Utara) untuk menjalankan perda yang ada perlu dilakukan suatu tindakan sanksi bagi pedagang yang melakukan pelanggaran seperti sanksi awal berupa peringatan tertulis dan penyitaan daging, apabila masih melakukan hal yang sama dilanjutkan dengan sanksi hukum dan diajukan ke pengadilan untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen akan konsumsi BAH dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditambah anggaran untuk menciptakan pengawasan yang diharapkan. 2) Qathamash (Ketua MUI Jakarta Utara), sosialisasi BAH yang halal dirasakan masih kurang menyentuh sampai kepada masyarakat sehingga perlu ditingkatkan dimana konsumsi BAH berlangsung setiap hari berarti setiap hari juga pemotongan hewan dilakukan, baik sapi, kambing, ayam dan lainnya. Dengan ini disarankan untuk tetap dilibatkan dari pihak MUI untuk mengawasi setiap aktifitas ini dari segi kehalalannya. 3) Pance Harahap (Pengurus Pasar Jaya Kecamatan Koja Jakarta Utara), pedagang BAH yang tidak asuh umumnya berada di luar pasar yang biasanya tidak terawasi oleh petugas sehingga diharapkan kerjasama yang sinergi antara petugas pasar dengan petugas sudin dengan meningkatkan pengetahuan teknis karena pada umumnya setiap hari yang berhadapan langsung dengan pedagang di pasar adalah petugas pasar. 4) Pridy Soekarto (Pengurus Harian YLKI), konsumen tidak berdaya karena tekanan ekonomi ditambah tidak mengetahui perbedaan BAH yang ASUH dan yang tidak ASUH. Bikin daftar pasar yang relatif ASUH sehingga masyarakat pergi ke pasar tersebut. Diharapkan tanggung jawab moril dari pemerintah dan pelaku usaha seperti supermarket untuk memberi konsumsi yang benar kepada masyarakat dengan memberi pembelajaran BAH yang ASUH. 5) Zaenal Abidin (Kasubag Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner DKI Jakarta), pengawasan harus terprogram. Kebijakan oleh pemerintah dirasakan sudah cukup hanya aplikasi di lapangan yang tidak memahami teknis karena petugas-petugas di lapangan itu sangat heterogen, sehingga tidak menguasai teknis pengawasan itu sendiri. Pengawasan harus bersifat kontinu sebagai kunci dilakukan terus menerus jangan ada waktu yang kosong memungkinkan pada pedagang untuk dapat menjual daging yang tidak ASUH. 6) Agung Priambodo (Kasie Pengawasan Pengendalian Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta), pelaksanaan tugas pengawasan telah dilakukan dengan maksimal dengan pelibatkan petugas dari instansi terkait di tingkat provinsi dan dengan mensosialisaikan BAH yang ASUH dengan ciri-ciri daging yang baik lewat leaflet yang ditempel di pasar-pasar. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan hingga larut malam dan subuh dini hari yang dilakukan secara berkesinambungan