Kajian implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar di propinsi daerah khusus ibukota jakarta

Masalah pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggara pemerintah di hampir semua daerah di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan dinilai masih sangat memprihatinkan bila dibandiigkan dengan pendidikan bangsa-bangsa lain, baik secara regional maupun intemasional. Salah satu hasil penelitian tentang "Kemampuan Membaca Tingkat Sekolah Dasar (SD)" yang dilaksanakan oleh International Educational Achievement (Hadiyanto, 2004) menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia hanya mampu berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta. Oleh karena itu para penyelenggara pemerintahan atas tuntutan masyarakat dan pemerhati pendidii menghendaki adanya suatu perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di era tanpa batas ke depan sebagai usaha dalam melaksanakan keinginan reformasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka bentuk pengelolaan sekolah yang dianggap sesuai, sehingga masyarakat terlibat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar telah mengadakan perubahan baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penyelenggaraan pendidiian. Hal ini dapat dilihat pada kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah dilakukan uji coba penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada beberapa sekolah yang dijadikan sebagai tempat uji coba selama tiga tahun. ini, belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga sekolah (kepala sekolahlguru, orangtua siswa dan komite sekolah) yang belum memahami sepenuhnya apa, bagaimana dan tujuan diterapkannya MBS. Kekurang pemahaman tersebut sebagai akibat' dari strategi dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada tingkat pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta yang masih menggunakan pola top-down, belum menggunakan pola buttom-up seperti yang ada pada konsep MBS. Dengan demikian, informasi tentang kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS sampai ke tingkat paling bawah yaitu sekolah menjadi kurang informatif. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kajian Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Dasar Di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta". Dari berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas, terdapat tiga permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu (a). Sejauhmana pemahaman warga sekolah terhadap kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS yang disosialisasikan oleh pemerintah pada Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta, (b). Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sekolah lasarkan MBS pada Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta ?, dan (c). Strategi yang hams diambil oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada Sekolah Dasar di Jakarta sehingga dapat menjadi lebii efektif ?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu : (a). Memberikan gambaran secara deskriptif bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada sekolah dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta, (b). Menjelaskan permasalahanikendala-kendala implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS, dan (c). Merumuskan langkah-langkah atau strategi guna mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, terdapat beberapa konsep teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran, yaitu pendapat Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002), mengatakan bahwa MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Nurkolis (2003) menyebutkan bahwa MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Sementara Suparman (2001), memberikan definisi MBS sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Dari ketiga pengertian MBS di atas terlihat bahwa fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasikan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep MBS sebagai pendekatan baru di Indonesia dalam mengelola sekolah. Penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu analisis rentang kriteria dan analisis strategi berdasarkan konsep David (2004). Analisis rentang kriteria digunakan untuk mendeskripsikan kondisi pemahaman warga sekolah terhadap aspek-aspek yang terkait dengan konsep pengelolaan sekolah berdasarkan MBS, dan digunakan untuk mendeskripsikan kondisi kesiapan sekolah dalam melaksanakan aspek-aspek yang terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan. Sedangkan analisis strategi yaitu : (a). analisis IFE (internal factor evaluation) digunakan untuk mengidentifrkasi faktor-faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan masing-masing sekolah untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS terhadap fungsifungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah, (b). analisis EFE (external factor evaluation) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman masing-masing sekolah yang menerapkan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS terhadap fungsifungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah, (c). analisis SWOT (strenght, weakness, opportunity, and threat) digunakan untuk menemukan kesesuaian strategi antara faktor-faktor internal terhadap faktor-faktor eksternal guna menghasilkan alternatif-alternatif strategi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS, dan (d). analisis QSPM (quantitative strategies planning matrix) digunakan untuk menentukan kemenarikan relatif (relative attractiveness) dari berbagai alternatif strategi sehingga Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta dapat menetapkan strategi yang paling baik dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS. Dari beberapa teknik analisis yang digunakan tersebut, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1. Secara mum warga sekolah dapat memahami konteks kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS yang disosialisasikan oleh pemerintah. Namun demikian, berbagai aspek yang terkait dengan konteks MBS maupun yang terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah belum sepenuhnya dapat dipahami oleh warga sekolah. 2. Fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah selama uji coba pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada lima SDN di lima wilayah kotamadya Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sebagai akibat dari masih rendahnya tingkat pendidikan kepala sekolah dan guru sehingga kurang kompeten untuk dapat melaksanakan secara efektif fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah. Oleh sebab itu, diseminasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta ke semua sekolah dasar yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 3. Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap faktor internal dan faktor ekstemal dari sekolah yang melaksanakan kebijakan pengel olaan sekolah berdasarkan MBS, terdapat empat alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta apabila pengeloh sekolah berdasarkan MBS tetap dilaksanakan. Strategi-strategi tersebut ialah : Strategi SO (strenght-opportunity) yaitu strategi yang dapat dilaksanakan dengan cara : 1. Memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk melaksanakan kemarnpuannya dalam mengelola sekolah berdasarkan konteks MBS. 2. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki kepala sekolah dan komitesekolah untuk merekrut tenaga kependidikan di sekolah. 3. Memotivasi siswa untuk lebih giat belajar sehingga mutu pendidikan meningkat. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka strategi ini memiliki total nilai daya tarik (total attractive score) sebesar 7,166. Strategi WO (weakness-opportunity) yaitu strategi yang dapat dilaksanakan dengan cara : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga sekolah terutama kepala sekolah dan guru. 2. Menyesuaikan peralatan dan perlengkapan sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat terutama orangtua siswa sehingga masyarakat ikut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka strategi ini memilii total nilai daya tarik (total attractive score) sebesar 7,456. Strategi ST (strenght-threat) yaitu strategi yang dapat dilaksanakan dengan cara : 1. Mensosialisasikan kembali konteks MBS secara rinci dan jelas sehingga warga sekolah dapat sepenuhnya memahami kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS. 2. Melibatkan warga sekolah terutama orangtua siswa dan komite sekolah untuk menciptakan iklim sekolah Dari hasil analisis yang dilakukan, maka strategi ini memiliki total nilai daya tarik (total attractive score) sebesar 6,766. Strategi WT (weakness-threat) yaitu strategi yang dapat dilaksanakan dengan cara : 1. Meningkatkan disiplin tenaga kependidian sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan 2. Memberikan reward dan punishment terhadap kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka strategi ini memiliki total nilai daya tarik (total attractive score) sebesar 6,456. Dari keempat alternatif strategi di atas, maka strategi prioritas yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada SD di Jakarta adalah strategi WO, sebab strategi ini memiliki total nilai daya tarik terbesar dari strategi yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut : 1. Agar tujuan pelaksanaan MBS dapat terlaksana secara efektif sehingga mutu pendidikan dasar terutama pada SD di Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat, maka perlu dibentuk Ti Manajemen di tingkat sekolah yang disahkan dengan keputusan Kepala Dinas. Ti inilah yang bertugas untuk menyediakan dan mengelola segala kebutuhan sekolah, sehingga kepala sekolah dan guru hanya menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Namun, bila pembentukan tim tersebut belumltidak memungkinkan maka Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DIU Jakarta hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas kepala sekolah dan beberapa guru di sekolah tersebut melalui pendidikan dan latihan manajemen sehingga memiliki kemampuandalam manajemen sekolah. 2. Komite sekolah merupakan salah satu unsur yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sekolah berdasarkan MBS di tingkat sekolah. Agar komite sekolah ini dapat melaksanakan peranannya secara efektif, rnaka Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta hendaknya juga dapat memberikan pengetahuan rnanajemen sekolah melalui pendidikan dan latihan agar mampu mengelola sekolah. 3. Suatu penelitian sudah tentu mempunyai beberapa keterbatasan sehingga sulit untuk menghasikan penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelaksanaan penelitian lanjutan atau kajian sejenis yang mampu menyempumakan hasil penelitian ini. Salah satu upaya penel itian lanjutan yang perlu dilakukan adalah kajian lebih lanjut terhadap strategi WO yang dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui lanjutan penelitian ini dimungkinkan untuk menghasilkan berbagai aspek operasional yang dapat digunakan untuk menyempumakan strategi WO dimaksud