Analisis dampak pendaftaran tanah sistematik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kota depok

Tanah memiliki keterkaitan dengan berbagai perspektif, yang beberapa diantaranya adalah perspektif sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kepastian hukum sebagai suatu jaminan bagi pemilik tanah, pemerintah maupun pihak lain merupakan landasan pokok bagi terselenggaranya tertib hukum bagi kehidupan dan penghidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemampuan untuk mendaftarkan bidang tanah terus menanjak, namun sebaliknya jumlah bidang tanah yang ada juga meningkat tajam yang diperkirakan ± 83 juta bidang pada tahun 2005 atau baru sekitar 35,18% dari jumlah bidang tanah yang ada diluar kawasan kehutanan. Upaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah tetap dilakukan oleh Pemerintah. Di samping pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik yang terus berjalan, program percepatan diantaranya melalui PAP, Prona, SMS dan PRAN. Salah satu program yang sedang dijalankan adalah Land Management and Policy Development Program (LMPDP). Diharapkan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP dapat terwujud desa lengkap, produk berkualitas dan menciptakan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum; menyediakan informasi pertanahan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pandangan kritis terhadap LMPDP bahwa proyek ini akan mendorong terciptanya pasar tanah yang efisien dan menambah hutang luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai dampak pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kota Depok, dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Depok merupakan satu-satunya lokasi ”pilot project” LMPDP untuk Propinsi Jawa Barat dengan wilayahnya yang merupakan daerah penyangga bagi Ibukota Negara DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang sertifikat tanah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP, menganalisis dampak pendaftaran tanah sistematik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat peserta LMPDP dan merumuskan implikasi kebijakan yang dapat diambil dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan yakni pertengahan bulan Maret hingga April 2008 dengan melibatkan 100 responden yang diambil secara incidental sampling. Pengambilan data dari responden dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara terstruktur melalui kuesioner untuk memandu responden. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap penting antara lain Tim Ajudikasi, Pegawai BPN dan aparat desa. Data sekunder berupa data peserta pendaftaran tanah sistematik LMPDP di Kelurahan Curug dan Kelurahan Sukatani. Metode analisis yang digunakan adalah metode rentang kriteria untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang sertifikat tanah, metode analisis regresi logistik ordinal untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang pendaftaran tanah sistematik, metode uji Mann-Whitney untuk menganalisis dampak pendaftaran tanah sistematik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan analisis deskriptif kualitatif untuk merumuskan implikasi kebijakan. Profil responden terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 dan perempuan sebanyak 42 responden. Pendidikan mayoritas SMA sebanyak 59 responden, pekerjaan responden pada kisaran 30% yakni sebagai pegawai swasta, wiraswasta dan ibu rumah tangga. Pendapatan responden mayoritas antara 1 juta – 2 juta sejumlah 66 responden, asal suku responden didominasi dari jawa berjumlah 51 responden. Luasan tanah mayoritas kurang dari 200m2 berjumlah 76 bidang, penggunaan tanah 75% sebagai rumah tinggal, perolehan tanah 78% dari pembelian. Pemilihan lokasi LMPDP yang difokuskan di Kecamatan Cimanggis dilandasi oleh alasan bahwa Kecamatan Cimanggis dianggap lokasi yang areanya minim dengan konflik hak atas tanahnya. Peruntukan tanahnya sebagai pemukiman dan industri. Penyuluhan yang dilaksanakan pada persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik di Kota Depok, dilaksanakan menjadi 2 tingkatan penyuluhan tingkat kecamatan dan penyuluhan tingkat kelurahan dan dibawahnya. Sebanyak 65% responden tidak hadir pada saat penyuluhan. Persyaratan aplikasi peserta LMPDP bersifat umum dan terbuka bagi setiap calon peserta persertifikatan yang berminat dan memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah. Biaya sertifikasi pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik LMPDP ini seharusnya gratis, kecuali biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rata-rata biaya di lokasi pendaftaran tanah sistematik adalah Rp. 415.200,00. Target yang ditetapkan untuk Tim Ajudikasi di lokasi penelitian adalah 5.000 bidang dan realisasinya telah diterbitkan 5.027 sertifikat tanah, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikat tanah di Kota Depok ini sekitar 5 bulan. Beberapa kendala pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik ini terutama karena terlambatnya pencairan dana dan kekurangan blangko sertifikat tanah. Persepsi masyarakat tentang sertifikat tanah adalah sangat penting berkaitan dengan manfaat sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang paling kuat, sertifikat memberikan rasa aman, tanah yang telah bersertifikat lebih mudah dijual, dan sertifikat tanah meningkatkan harga jual tanah dengan rentang kriteria antara 421-500. Persepsi masyarakat terhadap sertifikat adalah penting terkait manfaat sertifikat tanah yang dapat dijadikan jaminan kredit dengan rentang kriteria antara 341-420. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi responden terhadap kegiatan pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP, diolah dengan menggunakan metode analisis regresi ordinal logistik dengan Software Minitab R.14. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendaftaran tanah sistematik adalah biaya pensertifikatan tanah, waktu penyelesaian sertifikatan, dan prosedur pensertifikatan. Sedangkan variabel usia, dan pendidikan belum memberikan pengaruh yang signifikan. Analisis dampak pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan dampak yang nyata terhadap peserta pensertifikatan. Perbedaan dampak ini dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pendaftaran tanah sistematik yang produknya adalah sertifikat tanah. Sehingga pada penelitian ini yang dikaji adalah dampak antara sebelum dan sesudah pemilik tanah memiliki sertifikat tanah terhadap kondisi sosial ekonominya. Alat analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan dampak ini adalah metode Mann-Whitney atau sering disebut dengan Wilcoxon rank sum test. Dampak sosial ekonomi yang signifikan antara sebelum dan sesudah tanah bersertifikat meliputi rasa aman, kemudahan menjual, harga tanah dan pajak tanah. Variabel rasa aman signifikan dengan P-value sebesar 0,0000 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 4 dan median setelah bersertifikat bernilai 5. Variabel kemudahan menjual signifikan dengan P-value sebesar 0,0000 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 4 dan median setelah bersertifikat bernilai 5. Variabel harga tanah signifikan dengan P-value sebesar 0,0051 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 2 dan median setelah bersertifikat bernilai 2. Variabel pajak tanah signifikan dengan P-value sebesar 0,0000 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 2 dan median setelah bersertifikat bernilai 3. Variabel konflik batas tanah, interaksi sosial, perubahan pemanfaatan tanah dan pemanfaatan kredit belum memberikan dampak yang signifikan. Variabel konflik batas tanah tidak signifikan dengan P-value sebesar 0,3130 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 2 dan median setelah bersertifikat bernilai 2. Konflik batas tanah masih terjadi sebanyak empat kali yang sebelumnya sebanyak delapan kali. Variabel interaksi sosial tidak signifikan dengan P-value sebesar 0,3880 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 2 dan median setelah bersertifikat bernilai 2. Variabel pemanfaatan kredit tidak signifikan dengan P-value sebesar 0,4985 dengan median sebelum bersertifikat bernilai 1 dan median setelah bersertifikat bernilai 1. Pemanfaatan kredit dari sertifikat tanah yang dihasilkan baru sebanyak tiga sertifikat tanah yang dijadikan collateral yang sebelumnya sebanyak dua kali. Bila dikaitkan dengan 11 agenda kebijakan BPN-RI, kegiatan pendaftaran tanah sistematik ini terutama sangat terkait dengan agenda pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh dan kedelapan. Kegiatan pendaftaran tanah sistematik berkepentingan untuk membangkitkan aset-aset masyarakat yang tidur dan ini hanya berlaku bagi suatu segment masyarakat yang sudah menguasai tanah atau de facto memiliki tanah tetapi tanah-tanah yang mereka miliki belum masuk ke dalam sistem ekonomi dan politik negara. Secara umum, pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP ini layak untuk dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, namun demi optimalnya dampak pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik yang lebih baik, diperlukan beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan yang layak untuk direkomendasikan. Beberapa catatan dan rekomendasi kebijakan tersebut adalah: (1). Berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik, kebijakan yang perlu diambil antara lain: memprioritaskan lokasi proyek yang merupakan daerah pertanian produktif dan berpenduduk dengan penghasilan rendah; lokasi penelitian yakni Kelurahan Curug dan Kelurahan Sukatani akan lebih tepat untuk lokasi pensertifikatan massal swadaya (SMS); optimalisasi penyuluhan; pemberian honor bagi Ketua RT dan Ketua RW; pelarangan pungutan tidak resmi dengan pemberian punishment; dan perencanaan proyek yang matang. (2). Implikasi kebijakan yang dapat diambil berkaitan dengan dampak pendaftaran tanah sistematik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain: perlu penyuluhan tentang kewajiban menjaga dan memelihara tanah; keharusan penetapan batas tanah disepakati semua pemilik tanah berbatasan; perlu menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM dan pihak perbankan untuk menciptakan iklim usaha dengan menginventarisasi peserta yang ingin dan mempunyai kegiatan usaha dan membutuhkan modal; perlu kerjasama BPN dan kantor pajak untuk pengetatan pajak dari peralihan hak atas tanah bagi pemasukan daerah