Efektivitas insentif pajak penghasilan: studi tentang tingkat kepuasan pada perusahaan penanaman modal asing tahun 2000-2007

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan besar dalam proses pembangunan nasional dan memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran penting pajak dalam perekonomian adalah dalam pembentukan modal dan tabungan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan investasi perusahaan. Oleh karena itu, kontribusi pajak yang semakin penting dalam pembiayaan negara membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar mampu menstimulasi perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat wajib pajak (WP) sebagai wujud peran serta dalam pembangunan nasional. Untuk menarik investasi, banyak negara kemudian memberikan berbagai kemudahan. Salah satu kemudahan tersebut adalah diberlakukannya kebijakan insentif pajak penghasilan. Insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008 merupakan salah satu jenis insentif pajak yang memiliki peran penting dalam menarik investasi dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Insentif Pajak Penghasilan diberlakukan untuk wajib pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu. Fasilitas atau insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan meliputi (1) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, (2) pengurangan penghasilan bersih sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun, (3) perpanjangan kompensasi kerugian dari 5 tahun menjadi 10 tahun, dan (4) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan Penghindaran Perjanjian Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang ideal adalah karena adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sukarela terhadap kewajiban pajak penghasilannya (voluntary tax compliance). Selanjutnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, terutama kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary compliance), dapat dilihat sebagai konsekuensi logis adanya peningkatan tingkat kepuasan wajib pajak yang menerima insentif pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak, karakteristik wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, (2) bagaimana pengaruh insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terhadap tingkat kepuasan wajib pajak, (3) bagaimana hubungan tingkat kepuasan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, (4) bagaimana faktor-faktor dari karakteristik usaha berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan (5) bagaimana efektivitas insentif pajak penghasilan terhadap wajib pajak dan apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak penghasilan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kondisi kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak, karakteristik wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, (2) menganalisis besarnya pengaruh insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terhadap tingkat kepuasan wajib pajak, (3) menganalisis hubungan tingkat kepuasan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, (4) menganalisis faktor-faktor dari karakteristik usaha yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan (5) menganalisis efektivitas insentif pajak penghasilan terhadap wajib pajak dan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak penghasilan. Adapun wajib pajak yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak dalam bidang agribisnis dan menerima insentif pajak penghasilan. Wajib Pajak PMA merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan luar negeri (asing). Penelitian ini dilakukan di Jakarta. Penelitian berlangsung selama 11 bulan, yakni mulai bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Januari 2011. Desain penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PMA agribisnis yang berjumlah 356 perusahaan. Jumlah perusahaan yang berhasil disurvei adalah 138 perusahaan atau sekitar 38,76% dari populasi. Berdasarkan analisis terhadap 138 kuesioner yang diisi, diperoleh 59 kuesioner yang lengkap dan datanya dapat dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 59 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis rataan skor dengan teknik rentang kriteria, analisis SEM, korelasi Rank Spearman, dan regresi logistik ordinal untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis rataan skor dengan teknik rentang kriteria digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak, karakteristik wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Analisis SEM digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel insentif pajak penghasilan dengan kepuasan wajib pajak. Analisis korelasi Rank Spearman digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kepuasan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi logistik ordinal digunakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor karakteristik usaha terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis rataan skor, dapat dilihat bahwa perusahaan PMA agribisnis memiliki tingkat kepuasan yang baik terhadap kebijakan insentif pajak penghasilan yang diterapkan oleh pemerintah. Hasil analisis Chi-Square memperkuat hasil analisis rataan skor bahwa terdapat persepsi yang sama terhadap kebijakan insentif pajak berdasarkan negara asal wajib pajak, dimana secara rata-rata negara investor memiliki persepsi yang puas terhadap kebijakan insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Sementara, berdasarkan bidang usaha, persepsi perusahaan berbeda terhadap kebijakan insentif pajak. Perusahaan dengan bidang usaha yang berbeda memiliki respon yang berbeda pula dalam menyikapi kebijakan insentif pajak, dimana respon mereka tersebar merata mulai dari kurang puas sampai dengan puas. Selain itu, hasil analisis rataan skor menunjukkan bahwa perusahaan PMA agribisnis memiliki karakter perusahaan yang baik yang ditunjukkan oleh manajemen organisasi, struktur organisasi, sistem informasi, dan kinerja organisasi yang berada dalam kondisi yang baik. Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (kewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak), dapat dilihat bahwa terdapat sebagian besar perusahaan yang sudah memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam membayar pajak kepada pemerintah. Hal ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran dan dapat memenuhi harapan investor, sehingga timbul kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang diberikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari insentif pajak terhadap kepuasan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran, efektif meningkatkan kepuasan wajib pajak, yaitu dengan meningkatnya keuntungan perusahaan penanaman modal asing, yang dalam hal ini adalah perusahaan PMA agribisnis. Selain itu, hasil analisis korelasi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak dengan tingkat kepatuhan pajak. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah berhubungan dengan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sementara hasil analisis regresi logistik ordinal menghasilkan kesimpulan bahwa model regresi dengan variabel faktor-faktor karakteristik perusahaan mampu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Jika dianalisis secara individu, hanya faktor kinerja finansial perusahaan wajib pajak yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang secara manajemen dan ekonomis sehat, akan lebih sensitif atau berpeluang untuk dapat memanfaatkan fasilitas berupa pemberian insentif pajak, karena mempunyai kemampuan organisasional dan finansial. Selain itu, dalam mempertimbangkan resiko investasinya, perusahaan akan berusaha untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan di negara lokasi investasi, dalam rangka meminimalisir biaya. Dengan kata lain, karakter usaha perusahaan juga menentukan tingkat kepatuhan, termasuk kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka disusunlah suatu rekomendasi strategi berupa implikasi manajerial kepada pemerintah bahwa kebijakan insentif pajak masih perlu dipertahankan dalam situasi perekonomian saat ini, dimana terjadi persaingan global dan resesi dunia, untuk menarik minat perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu lebih meningkatkan efektifitas kebijakan insentif pajak melalui upaya-upaya seperti lebih mengefektifkan sosialisasi peraturan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan PMA agribisnis agar perusahaan-perusahaan tersebut lebih dapat memahami pentingnya peraturan dan kebijakan tersebut, tidak hanya bagi perusahaan, akan tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam memberikan insentif pajak, pemerintah juga perlu memperhatikan harapan wajib pajak atas insentif pajak yang diberikan