Analisis daya saing dan strategi pengembangan peternakan sapi potong di provinsi sulawesi selatan

Pemerintah telah menetapkan daging sapi sebagai salah satu komoditas yang diharapkan mampu mencapai swasembada untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pada saat ini produksi daging sapi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 33,90% dari kebutuhan nasional (BPS 2008). Kekurangan kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor daging segar maupun sapi hidup. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya daerah-daerah sentra lumbung ternak di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan pernah meraih predikat sebagai lumbung ternak sapi dengan kemampuan memasok kebutuhan pengadaan ternak sapi bibit atau sapi potong untuk daerah/provinsi lain. Akan tetapi, dewasa ini Provinsi Sulawesi Selatan kurang mampu lagi memenuhi permintaan tersebut. Meskipun pengembangan usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya saing yang baik, namun usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan sangat rentan tergeser oleh kegiatan usaha lain yang memberi keuntungan lebih besar. Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui sejauh mana tingkat daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) usaha pengembangan peternakan sapi potong di Sulawesi Selatan, (2) mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing usaha pengembangan peternakan di Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengetahui dampak penerapan tarif bea masuk sapi potong, dan merancang strategi kebijakan pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan analisis Policy Analysis Matrix (PAM) dan Matriks IE (Internal-External). Kondisi usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini belum berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh kepemilikan lahan peternakan yang tidak begitu luas, jumlah sapi yang dimiliki sedikit, tingkat pendidikan peternak yang relatif rendah disamping itu juga usaha peternakan belum dapat menjadi sumber pendapatan utama karena mayoritas peternak masih mencari pendapatan dari sumber lain seperti dari tanaman pangan dan perkebunan. Kondisi sosial seperti pengalaman beternak, kemampuan manajerial, motivasi dan kemampuan berkomunikasi terlihat masih kurang memadai, sehingga diperlukan peran pemerintah yang lebih intensif berupa program-program yang dapat meningkatkan skala kepemilikan baik ternak maupun lahan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil : (1) pengembangan usaha ternak sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya saing yang baik, sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak perlu melakukan impor sapi potong, walaupun demikian usaha peternakan ini masih sangat rentan dan dapat tergeser dan memberikan keuntungan lebih besar (usahatani tanaman pangan dan perkebunan), (2) kebijakan pemerintah (input dan output) pada usaha sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan hanya memberikan insentif yang relatif kecil bagi peternak karena kebijakan yang terjadi pada pasar input melalui liberalisasi harga yang berdampak pada harga yang harus dibayar peternak, yakni lebih tinggi dari harga sosialnya, (3) berdasarkan indikator nilai PCR dan DRC menunjukkan bahwa tidak dibutuhkan adanya proteksi tarif bea masuk, namun yang diperlukan adalah peningkatan daya saing usaha ternak agar bisa bersaing dengan usaha lain yang lebih menguntungkan dan (4) strategi yang dapat diterapkan adalah kebijakan intensif yang lebih berkonsentrasi pada peningkatan jumlah bakalan dan penyediaan pakan, serta kebijakan integrasi ternak (sapi potong) dan tanaman pangan (padi dan jagung)