Strategi pengembangan hutan tanaman rakyat (htr) di kabupaten sarolangun provinsi jambi

Kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Sarolangun adalah seluas 253.377,81 hektar. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa sebagian besar areal kawasan hutan ini sudah tidak berproduktif lagi karena telah menjadi areal perladangan masyarakat disekitarnya. Dengan memperhatikan potensi lahan hutan dan fenomena pemanfaatan lahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melakukan suatu tindakan pengalokasian kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan belum dibebani hak sebagai areal untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diharapkan akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung sesuai dengan program pembangunan Kabupaten Sarolangun khususnya di sektor kehutanan. Pengelolaan dan pengembangan HTR masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa masalah yang perlu dicermati dan diatasi yaitu : (1) Daya tarik ekonomi jangka panjang sektor kehutanan menyebabkan pemanfaatan hutan lebih berorientasi pada penyimpangan fungsi hutan, bukan pengelolaan hutan secara lestari; (2) Lemahnya “sense of crises” dan ”sense of responsibility” sektor kehutanan terhadap kerusakan dan pengrusakan hutan; (3) Lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pengrusakan hutan belum teratasi dengan baik dan tuntas; (4) Dampak reformasi dan bergulirnya otonomi daerah serta adanya upaya pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan banyak disalah tafsirkan, sehingga menimbulkan claim lahan, maraknya tuntutan ganti rugi oleh masyarakat, dan berkembangnya isu hutan rakyat yang semuanya bermuara pada pengrusakan hutan. Oleh karena itu perlu dirumuskan solusi yang komprehensif sehingga rumusan masalah penelitian ini dititikberatkan pada upaya strategis untuk pengembangan HTR. Untuk itu masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor strategi apa yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat; (2) Pilihan alternatif strategi apa yang menentukan untuk terus dikembangkan; (3) Prioritas strategi apa yang digunakan dalam pengemangan HTR. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun; (2) Mengembangkan dan menganalisa strategi-strategi dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun; (3) Menentukan strategi prioritas, aktor/pelaku dan tujuan masing-masing aktor yang direkomendasikan untuk dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penelitian survei melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Untuk pemilihan strategi pengembangan hutan tanaman rakyat, dilakukan dengan menggunakan analisis IFE dan EFE, analisis TOWS dan AHP. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik pengambilan contoh dilakukan dengan metode tanpa peluang (non probability) dengan pengambilan contoh secara sengaja (purposive sampling). Metode Pengolahan data dilakukan dengan Analisis IFE bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan analisis EFE bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Untuk merumuskan strategi pengembangan hutan tanaman unggulan dilakukan dengan Analisis TOWS, sedangkan untuk menentukan prioritas dilakukan dengan metode AHP. Berdasarkan Analisis Internal dan Eksternal diperoleh faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor strategis internal yang menjadi kekuatan adalah Status dan Potensi kawasan; Jumlah SDM Dinas Perkebunan dan Kehutanan memadai; Letak kawasan strategis dekat dengan pemukiman; Adanya biaya khusus pembangunan HTR. Faktor-faktor strategis internal yang menjadi kelemahan adalah Koordinasi dengan instansi terkait masih kurang; Pengamanan kawasan masih kurang; Tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan terbatas; Infrastruktur belum memadai; Tidak teralokasinya dana pendamping secara simultan. Faktor-faktor strategis eksternal yang menjadi peluang adalah Bertambahnya kewenangan daerah dengan adanya otonomi daerah; Komitmen Pemda Sarolangun; Dukungan Program Non Kehutanan; Fasilitas Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat; Adanya kelembagaan kelompok. Faktor-faktor strategis eksternal yang menjadi ancaman adalah Penegakan hukum belum otimal; Okupasi dan tumpang tindih kawasan; Partisipasi masyarakat rendah; Tingginya permintaan bahan baku kayu; Rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan kerja teknis. Berdasarkan pendekatan matriks TOWS, diperoleh empat alternatif strategi melalui Strategi S-O, strategi S-T, strategi W-O dan strategi W-T sebagai berikut : 1) Peningkatan fasilitas dan pengawasan kawasan HTR; 2) Mengefektifkan kerjasama dengan beberapa instansi yang terkait; 3) Pembentukan Lembaga Unit Pengelola HTR; 4) Meningkatkan jumlah tenaga Penyuluh untuk membantu proses peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dengan menggunakan AHP diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program HTR adalah konflik sosial dengan bobot 0,279, yang diikuti dengan faktor disorientasi pemanfaatan kawasan hutan dengan bobot 0,277, faktor illegal logging dengan bobot 0,265 dan faktor rendahnya kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan dengan bobot 0,179. Berdasarkan analisis kepentingan Aktor atau pelaku dengan AHP, maka aktor yang memiliki bobot prioritas tertinggi berturut-turut adalah Masyarakat dengan bobot prioritas 0,359, Pengusaha dengan bobot prioritas 0,314, Pemda dengan bobot prioritas 0,174 dan LSM dengan bobot prioritas 1,55. Ditinjau dari tujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat, maka tujuan yang memiliki prioritas tertinggi berturut-turut adalah keuntungan usaha dengan bobot prioritas 0,333, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan bobot prioritas 0,254, membuka lapangan kerja dengan bobot prioritas 0,251 dan terakhir kelestarian hutan tetap terjaga dengan bobot prioritas 0,195. Berdasarkan analisis AHP untuk menentukan strategi prioritas pengelolaan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun, maka strategi prioritas I adalah pembentukan lembaga unit pengelola HTR dengan bobot prioritas 0,294. Strategi prioritas kedua dan selanjutnya berturut-turut adalah menegefektifkan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan bobot prioritas 0,281, peningkatan fasilitas dan pengawasan kawasan HTR dengan bobot prioritas 0,246 dan meningkatkan jumlah tenaga penyuluh kehutanan lapangan dengan bobot prioritas 0,178. Prioritas strategi yang dihasilkan dalam AHP menunjukkan kemampuan setiap strategi untuk memenuhi tujuan pada level sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga untuk mencapai masing-masing tujuan, perlu mempertimbangkan strategi yang tepat. Untuk memenuhi tujuan peningkatan keuntungan usaha, dapat dilakukan dengan strategi pembentukan lembaga unit pengelola HTR. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, maka strategi prioritasnya adalah dengan mengefektifkan kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Untuk mencapai tujuan membuka lapangan kerja, maka strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan fasilitas dan pengawasan kawasan HTR. Sedangkan untuk tujuan menjaga kelestarian hutan, maka strategi yang digunakan adalah meningkatkan jumlah tenaga punyuluh kehutanan. Berdasarkan kajian secara keseluruhan, untuk mendukung keberhasilan pengelolaan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi disarankan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun agar 1). Untuk melaksanakan strategi pembentukan lembaga unit pengelola HTR disarankan untuk mempercepat pembagian wilayah pengelolaan dalam KPHP, KPHL, KPHK; menyiapkan sarana prasarana, anggaran dan personil; serta melakukan sosialisasi dengan stakeholder tentang pembentukan kelompok usaha produktif; 2). Untuk mengefektifkan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, perlu melakukan kesepakatan dengan beberapa pihak melalui MoU kerjasama; 3). Untuk meningkatkan fasilitas dan pengawasan kawasan HTR, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyediakan bibit unggul dan bibit tanaman unggulan lokal; menjadi fasilitator dalam memperoleh modal; serta melakukan sosialisasi tentang areal pencadangan kawasan HTR dan mempercepat proses perijinan dan 4) untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh kehutanan lapangan, maka yang harus dilakukan adalah menyampaikan formasi untuk tenaga penyuluh kehutanan lapangan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)