Analisis efisiensi bank perkreditan rakyat di wilayah jabodetabek dengan pendekatan dan envelopment analysis

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan beberapa pihak antara lain Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha yang memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini ditinjau dari peran UMKM pada beberapa aspek yakni unit usaha UMKM merupakan 99,9 persen dari total usaha di Indonesia serta menyerap 77,67 juta tenaga kerja atau 96,8 persen dari tenaga kerja nasional, dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,5 persen. Lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani jasa perbankan bagi masyarakat tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kunci keberhasilan BPR dalam pemberian pelayanan kepada UMK antara lain adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan proses yang cepat, serta mengutamakan pendekatan personal dengan masyarakat setempat. Sementara itu Bank Umum menghadapi kendala dalam penyaluran kredit terutama untuk para nasabah UMK dan masyarakat di pedesaan yang disebabkan terbatasnya jaringan kantor yang dimiliki, sumber daya manusia bank serta karakteristik nasabah UMK yang sangat berbeda yang memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan nasabah korporasi. Perkembangan BPR di tanah air menunjukkan indikasi yang menggembirakan, ditunjukkan dari perkembangannya yang cenderung meningkat baik dari jumlah kantor, total aset, penghimpunan dana maupun penyaluran kredit yaitu rata-rata dalam lima tahun terakhir masing-masing meningkat sebesar 4,8 persen, 22,0 persen, 20,8 persen dan 34,4 persen. Meskipun skala ekonomi BPR masih relatif kecil, namun kemampuannya dalam memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada UMK di Indonesia dan mendorong perekonomian daerah sangatlah penting. Namun terdapat perkembangan lainnya yang perlu dicermati terkait dengan efisiensi BPR. Saat ini, indikator yang biasa dipakai untuk mengukur efisiensi perbankan adalah dengan menggunakan rasio BOPO. Rasio BOPO dalam lima tahun terakhir menunjukan bahwa meskipun rata-rata rasio BOPO industri BPR masih dibawah angka 94% (batas nilai efisiensi ukuran BOPO pada BPR), namun menunjukan kecenderungan yang meningkat. Rata-rata rasio BOPO industri BPR cenderung meningkat di atas 80 persen, yaitu 81,02 persen pada akhir tahun 2003 dan meningkat menjadi 84,27 persen pada akhir 2007. Selain itu nilai suku bunga simpanan dan suku bunga kredit BPR saat ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan bank umum. Pada akhir tahun 2007 suku bunga tabungan BPR sebesar 7,6 persen dan deposito sebesar 11,6 persen yang nilainya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga simpanan bank umum yaitu 3,5 persen dan 7,5 persen. Relatif tingginya cost of fund BPR berdampak pada tingginya suku bunga kredit BPR yakni sebesar 22,7 persen per tahun, sedangkan suku bunga kredit kepada bank umum pada tahun 2007 rata-rata hanya sebesar 13,8 persen. Dari uraian tersebut menunjukan adanya indikasi kinerja industri BPR yang belum efisien yang antara lain ditunjukan dari masih tingginya nilai suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Sementara itu keberadaan BPR yang efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya sangat diperlukan oleh berbagai pihak, yaitu pengguna jasa BPR baik nasabah deposan maupun nasabah debitur, pemilik dan manajemen bank, serta Bank Indonesia sebagai regulator dan supervisor BPR. Dalam kaitannya dengan efisiensi, saat ini rasio BOPO adalah ukuran yang lazim dipakai untuk memberikan penilaian atas kinerja efisiensi perbankan dalam pendekatan tradisional, termasuk BPR. Rasio BOPO seringkali digunakan karena kemudahan perhitungan dan penggunaannya. Namun, pengukuran efisiensi dengan menggunakan analisis berdasarkan rasio BOPO saja terkadang tidak dapat menggambarkan kondisi bank yang sebenarnya serta hasilnya tidak mudah pula diinterpretasikan. Untuk itu perlu alternatif lain dalam penilaian tingkat efisiensi BPR. Menurut beberapa pakar penilaian efisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial seperti misalnya pengukuran ratio, tetapi harus memperhitungkan seluruh output dan seluruh input yang ada. Sehingga pendekatan yang lebih tepat dalam pengukuran kinerja efisiensi adalah dengan menggunakan pendekatan frontier berupa analisa parametrik dan non-parametrik. Hasil studi menunjukan pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan non-parametrik maupun parametrik akan menunjukan hasil yang tidak terlalu jauh berbeda dan relatif konsisten. Penulisan dalam tesis adalah meneliti efisiensi BPR menggunakan pendekatan non-parametrik dengan metode DEA. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengukur dan menganalisa tingkat efisiensi BPR pada tahun 2005, 2006 dan 2007; serta (2) mengetahui langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi BPR pada variabel yang diteliti. Penelitian menggunakan data sekunder. Pengambilan data penelitian dilakukan di Jakarta yaitu di Bank Indonesia dengan pengambilan data berlangsung selama dua bulan yaitu bulan November 2008 dan Desember 2008. Jumlah BPR yang diteliti selama periode tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing menjadi sebanyak 254, 255 dan 246 BPR. Analisis efisiensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan DEA dengan pengukuran efisiensi berorientasi minimisasi. Pendefinisian hubungan inpu-output menggunakan pendekatan intermediasi. Variabel input yang digunakan dalam pengukuran efisiensi BPR terdiri dari beban tenaga kerja, aktiva tetap dan dana pihak ketiga. Sedangkan sebagai variabel output adalah total kredit, pendapatan lainnya dan aktiva lancar. Meskipun hasil perhitungan rasio BOPO masih mengkatagorikan BPR pada klasifikasi sehat (efisien) karena nilai rasio BOPO masih dibawah 95%, hasil perhitungan dengan DEA menunjukan bahwa BPR di Jabodetabek belum efisien yaitu lebih dari 80% BPR yang diamati tidak efisien. Nilai efisiensi BPR adalah berfluktuatif dengan nilai rata-rata diantara 0,47 hingga 0,87, namun secara keseluruhan terdapat trend peningkatan rata-rata efisiensi BPR dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Dari hasil perhitungan nilai efisiensi berdasarkan sebaran aset diketahui bahwa BPR mempunyai efisiensi skala pada skala usaha tertentu dan tidak selalu peningkatan aset berpengaruh secara linier pada peningkatan efisiensi skala. BPR mempunyai nilai efisiensi skala tertinggi pada kelompok BPR dengan nilai aset antara Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar dan nilai efisiensi skala terendah berada pada kelompok BPR dengan nilai aset kurang dari Rp 500 juta. Pengukuran efisiensi pada dua BPR hasil merger menujukkan merger tidak selamanya membuat BPR menjadi lebih efisien, karena efisiensi teknis pada BPR hasil merger meningkat, namun nilai efisiensi skala justru menurun. Mengingat BPR tidak dapat mencapai kondisi efisien teknis dan efisien skala secara sekaligus, dalam hal nilai efisiensi teknis lebih menjadi prioritas, maka pengembangan BPR sebaiknya di dorong untuk mencapai aset di atas Rp25 miliar, karena BPR pada kelompok aset tersebut memiliki nilai efisensi teknis yang paling tinggi. Namun apabila efisiensi skala lebih menjadi prioritas, maka BPR dengan kelompok aset di atas Rp10 miliar dapat didorong menjadi bank umum karena efisensi skala tertinggi BPR terjadi pada kelompok aset Rp1 – Rp10 miliar dan selanjutnya efisiensi skala menurun sejalan dengan peningkatan aset. Dari analisa potensi pengembangan dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi, BPR harus melakukan perbaikan dari sisi output dan input. Dari sisi output, variabel pendapatan lainnya dan aktiva lancar mempunyai potensi pengembangan yang lebih besar dalam meningkatkan efisiensi dibandingkan dengan variabel tota kredit, sehingga peningkatan efisiensi dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan fee based income dan meningkatkan hasil pengeloaan aset likuid. Pendapatan lainnya adalah variabel yang mempunyai nilai potensi pengembangan yang paling besar untuk mencapai kondisi BPR yang lebih efisien dibandingkan varibel input-output lainnya, yakni untuk mencapai efisiensi variabel pendapatan lainnya masih dapat ditingkatkan pemnfaatannya dengan nilai di atas 30% hingga 40% per tahun. Hasil analisa potensi pengembangan dari sisi input menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi BPR secara keseluruhan dapat dilakukan dengan mengurangi beban tenaga kerja dan penggunaan aktiva tetap serta pengurangan biaya dana pihak ketiga, dengan nilai yang hampir sama yaitu penggunaan input tersebut masih dapat ditekan sekitar 17% hingga 18% rata-rata per tahun. Upaya peningkatkan efisiensi dari sisi output dapat dilakukan antara lain dengan : (a) peningkatan penyediaan jasa perbankan (produk dan layanan) sesuai kebutuhan nasabah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan BPR untuk memitigasi risiko; (b) pengembangan aset likuid seperti penempatan pada Surat Berharga Bank Indonesia atau peningkatan penempatan pada bank lain dalam bentuk tabungan atau deposito secara proporsional dengan tidak mengganggu fungsi intermediasi perbankan. Sementara dari sisi input, peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja melalui meningkatkan kualitas SDM, mengurangi aktiva tetap dengan cara sewa dan mencari sumber pendanaan murah melalui optimalisasi linkage program dengan bank umum serta penyediaan produk dan jasa perbankan yang berbasis TI untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan dana pihak ketiga BPR dengan suku bunga simpanan yang wajar