KAJIAN KEBIJAKAN SISTEM KOMPENSASI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Pada Pemberian Tunjangan Khusus)

Di antara sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tugas-tugas pemerintah dan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) yang secara individu maupun kelompok mempunyai semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Salah satu komponen motivasi yang dapat menjadi stimulan terhadap peningkatan kinerja pegawai adalah kompensasi. Menyadari arti pentingnya keberadaan SDM Aparatur dalam melaksanakan jalannya pemerintahan di daerah, maka pengelolaannyapun memerlukan paradigma baru yang lebih modern dan profesional. Paradigma baru tersebut adalah mewujudkan pemberdayaan SDM Aparatur di masa mcndatang. Melalui pembcrdayaan SDM Aparatur inilah percepatan dan ketepatan pencapaian berbagal sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dapat diwujudkan. Baharudin (1998) menyatakan bahwa era mendatang mempakan era kompetisi bagi SDM suatu organisasi, hal ini berarti bahwa pada masa mendatang keberhasilan suatu organisasi (termasuk organisasi pemerintahan) tergantung keberhasilan orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Sesuai dengan kondisi tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap kompensasi (penggajian) yang dapat mendorong terciptanya kinerja tinggi pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, khususnya pegawai Dipenda kopinsi DKI Jakarta sebagai lokus penelitian. Pemilihan lokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu unit organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, alasan pokok pemilihan lokus ini adalah bahwa dalam sistem kompensasinya, Dipenda Propinsi DKI Jakarta juga menerapkan program insentif atau tunjangan khusus atau juga umum diibut sebagai uang perangsang yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pegawainya dalam menjalankan tugas dan perannya dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah program insentif yang diterapkan Dipenda DKI Jakarta telah mencerminkan sistem kompensasi yang berkeadilan dan kesetaraan (eqtrity) ?, 2) Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan Dipenda DKI Jakarta agar penerapan program insentifnya dapat memuaskan SDM Aparatumya ? dan 3) Program insentif yang seperti apa yang perlu dikembangkan oleh Dipenda DKI Jakarta agar sistem kompensasinya berbasiskan pada kinerja aparaturnya (merit sistem) ?. Berdasarkan tujuan ini, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah 1) mengkaji tingkat keadilan (equitj) program insentif yang diterapkan Dipenda DKI Jakarta, 2) menganalisis faktor-faktor pekerjaan yang menjadi dasar dalam pemberian insentif di Dipenda DKI Jakarta, dan 3) medormulasikan upaya pengembangan program insentif yang berbasiskan pada kinerja aparatumya (merit sistem) di Dipenda DKI Jakarta. ,Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 88 responden yang dijadikan sampel penelitian. Penentuan jumlah responden ini dilakukan dengan menggunakan teknik penentuan sampel dari Slovin. Adapun keterlibatan responden (pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang dijadikan sampel) ini adalah untuk diperoleh pendapat atau tanggapannya atas berbagai aspek yang terangkum dalam kuesioner penelitian. Selanjutnya untu menganalisis pendapat responden tersebut, digunakan 3 teknik analisis statistik, yaitu Uji Binomial, Analisis Faktor dan Analisis Rentang Kriteria. Berdasarkan tiga teknik analisis tersebut, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1. Kondisi Umum dan Efektivitas Penyelenggaraan Program Insentif (di Dipenda Propinsi DKI Jakarta a. Kondisi umum penyelenggaraan program insentif menurut pegawai di Kantor Unit Layanan dan kelompok Staf cenderung sangat signifikan negatif, sedangkan untuk kelompok lain cenderung negatif tetapi tidak cukup signifikan. b. Kondisi Efektivitas penyelenggaraan progra insentif cenderung cenderung signifikan tidak efektif. 2. Kondisi Keadilan Internal dan Eksternal Program Insentif a. Kondisi Keadilan Internal menurut pegawai di Dipenda Propinsi DKI Jakarta cenderung sangat signifikan tidak adil. b. Sedangkan untuk kondisi keadilan ekstemalnya, pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa program insentif yang ada saat ini cenderung tidak signifikan tidak adiljadil. Dengan kata lain secara eksternal program insentif yang ada saat ini relatif cukup memadai. 3. Faktor Utama dalam pemberian insentif di Dipenda Propinsi DKI Jakarta perlu didasarkan pada empat faktor pekerjaan kunci, yaitu 1) Faktor Hziblingan Kerja, 2) Faktor Kemampz~an Kerja, 3) Faktor Upaya Kerja, dan 4) Faktor Kondisi Kerjn. Keempat faktor pekerjaan kunci tersebut memiliki beberapa faktor pekerjaan yang secara keseluruhan t e r d i dari 10 faktor pekerjaan, yaitu a) Jarak jabatan dengan jabatan puncak, 2) Matematis, 3) Pemikiran atau Analisa, 4) Lingkungan kerja, 5) Jumlah pegawai yang dipimpin, 6) Risiko Pekerjaan, 7) Dampak terhadap output, 8) Wewenang, 9) Komunikasi, dan Pengetahuan (knowledge). 4. Upaya pengembangan program insentif yang berbasis kinerja yang dapat dilakukan oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta adalah Implementasi Faktor Utama dalam Program Insentif, yaitu dengan memberikan masing-masing bobot pada faktor peke rjaan kund (Faktor Utama) sebagai berikut : a. Untuk Pejabat Struktural 21) Faktor Hubungan Ke rja dengan bobot 28,0, 2) Faktor Kemampuan Kerja dengan bobot 29,5, 3) Faktor Upaya Ke rja dengan bobot 19,8, 4) Faktor Kondisi Ke rja dengan bobot 22,7. b. Untuk Staf 1) Faktor Hubungan Kerja dengan bobot 19,9, 2) Faktor Kemampuan Ke rja dengan bobot 32,8, 3) Faktor Upaya Kurja dcngan bobot 22,0, 4) Faktor Kondisi Kerja dengan bobot 25,3. Selanjutnya setelah diberikan bobot, kemudian nilai kinerja yang diperoleh pegawai dikelompokkan kriterianya. Kriteria inilah yang kemudian yang membedakan perolehan insentif seorang pegawai dengan pegawai lainnya meskipun memiliki golongan kepangkatan dan pengalaman serta eselon yang sama. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dari analisis dengan Uji Binomial terhadap pendapatan responden, yaitu : a. Secara umum pegawai yang terdapat di lingkungan organisasi Dipenda kopinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa kondisi umum penyelenggaraan program insentif di organisasi ini cenderung masih di bawah kondisi yang diharapkan pegawai. b. Ditinjau dari efektifitasnya, yaitu sebagai instnunen kebijakan dalam meningkatkan kinerja SDM aparatur di lingkugnan Dipenda Propinsi DKI Jakarta, program insentif yang diterapkan di organisasi ini cenderung belum menunjukkan keekktifannya. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa program insentif yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kineia SDM Aparatur Dipenda Propinsi DKI Jakarta ini belum sepenuhnya tercapai. 3. Dilihat dari aspek keadilannya, yaitu baik keadilan secara internal(lnterna1 Equity) maupun keadilan secara eksternal (Eksternal Equity), dapat disimpulkan bahwa : a. Secara internal, program uang perangsang yang diterapkan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan internal. Hal ini terindikasi dari pendapat responden yang cenderung memberikan pendapat tidak adil pada taraf signifikansi yang sangat signifikan. b. Sedangkan ditinjau dari sisi keadilan eksternalnya, program insentif yang diterapkan di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta saat ini cenderung masih dapat diterima dan bahkan untuk kelompok jabatan Eselon III dan IV menyatakan bahwa secara eksternal program insentif yang ada saat ini cenderung cukup adil, meskipun pendapat ini tidak cukup signifikan. 3. Faktor Utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program insentif di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta meliputi empat faktor, yaitu 1) Faktor hubungan kerja, 2) Faktor kemampuan kerja, 3) Faktor upaya kerja, dan 4) Faktor kondisi kerja. 4. Upaya yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas program insentif terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta adalah dengan menerapkan program insentif yang didasarkan pada nilai dan kriteria kinerja pegawai. Melalui nilai dan kriteria kinerja ini, pegawai di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta akan memperoleh insentif yang besarnya sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Dengan mengacu pada hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut ini. 1. Melihat perbedaan yang sangat mencolok pada besarnya insentif yang diberikan kepada pegawai yang ada saat ini dengan besarnya insentif yang mengacu pada kinerja pegawai, tentunya diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Keterlibatan banyak faktor pekerjaan ini dapat menjadikan ukuran kinerja pegawai dalam menjalankan pekejaannya dapat lebih obyektif dan adil. 2. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini perlu diimplentasikan pada fokus yang lebih rinci, yaitu pada jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Hal ini perlu dilakukan agar program insentif yang dilakukan ini dapat lebih obyektif, karena insentif yang diterima pegawai sangat relevan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan pegawai. 3. Selayaknya program insentif ini tidak dilakukan secara sendiri oleh tim yang hanya mengurus gaji pegawai, melainkan perlu kerjasama yang erat dengan tim yang menangani kinerja SDM Aparatur. Dengan kerjasama ini akan menjadikan program insentif lebih efektif dalam penyelenggaraannya. 4. Dalam mekanisme penentuan besaran insentif yang ada dalam penelitian ini direkomendasikan untuk digunakan sebelum organisasi memiliki mekanisme baku dalam menentukan besarnya insentif. Rekomendasi ini diberikan agar pelaksanaan program insentif yang ada saat ini dapat lebih efektif dalam mendorong meningkatnya kinerja pegawa