Kajian Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Isu aktual untuk dibicarakan dan tidak pernah selesai adalah belum ditegakkannya disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin dikalangan aparatur selalu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, mengingat aparatur negara merupakan pelopor dalam mewujudkan disiplin nasional menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perhatian tersebut berlanjut sampai dengan era reformasi, pada visi yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Visi tersebut dijabarkan dalam misi perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, maka salah satu arah kebijakan penyelenggaraan negara adalah meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi. Arah kebijakan tersebut menuntut pemerintah agar segera melakukan pembenahan secara terus menerus dan menyeluruh terhadap sistem pembinaan pegawai negeri sipil, termasuk pembinaan disiplin terhadap aparatur. Diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan sangat luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri berakibat terjadinya perubahan sistem dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu dituntut kualitas pegawai negeri sipil yang tinggi. Untuk mewujudkannya diperlukan pembinaan pegawai negeri sipil di pemerintah propinsi DKI Jakarta secara menyeluruh dan terpadu, khususnya dalam pemberian reward dan punishment, harus dilakukan secara adil, guna memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, dan kinerja pemerintah propinsi DKI Jakarta. Penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin haruslah dilaksanakan dengan cepat, sehingga tindakan itu memenuhi alasan untuk diberikan. Menurut Simamora (1997) bahwa penjatuhan hukuman disiplin akan efektif apabila hukuman tersebut dlakukan sesegera mungkin. Hukuman yang diberikan dengan lambat akan memberikan tendensi kepada pelanggar bahwa dirinya tidak bersalah dan cenderung menghapuskan efek-efek pelanggaran disiplin terdahulu. Disamping itu penjatuhan hukuman haruslah dilakukan secara teliti, cermat dan profesional mengingat akibat yang ditimbulkannya tidak hanya kepada pegawai itu sendiri tetapi juga kepada keluarganya. Selanjutnya tindakan penjatuhan hukuman disiplin itu haruslah konsisten artinya setiap orang yang melakukan tindakan yang sama akan diberikan sanksi/hukuman yang sama pula agar proses penjatuhan sanksi atau hukuman dapat segera dilakukan secara cepat, konsisten dan objektif maka prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang diterapkan di pemerintah propinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perbaikan. Hal tersebut mengingat proses penjatuhan hukuman terkesan sangat lambat dan sangat subjektif, artinya masih sangat tergantung dari sikap pimpinan atau tergantung kepada petugas, baik itu petugas pemeriksa maupun petugas pemroses surat keputusan hukuman disiplin. Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian, terhadap prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang diterapkan pemerintah propinsi DKI Jakarta dengan terlebih dahulu merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang diterapkan di pemerintah propinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan pegawai dan organisasi Pemerintah DKI Jakarta ? 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat prosedur penjatuhan hukuman disiplin sehingga terkesan lambat dan tidak objektif ? 3) Prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang bagaimana yang diperlukan dalam upaya percepatan dan objektifitas penjatuhan hukuman disiplin sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi pemerintah propinsi DKI Jakarta ? Sejalan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : 1) Evaluasi hasil pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri yang diterapkan dilingkungan organisasi pemerintah propinsi DKI Jakarta. 2) Menentukan faktor-faktor yang dominan dalam pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. 3) Memformulasikan perbaikan kebijakan prosedur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Penelitian ini dilakukan di pemerintah propinsi DKI Jakarta dengan batasan terhadap prosedur penjatuhan hukuman disiplin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif (unit kasusnya adalah DKI). Melalui metode tersebut karakteristik dan fenomena faktual yang berkaitan dengan prosedur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipii dilingkungan pemerintah propinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan. Selanjutnya, penelitian melibatkan 100 orang responden yang terdiri dari pimpinan unit kerja, petugas pemeriksa, petugas pemeroses surat keputusan hukuman disiplin serta pegawai yang pernah terkena sanksi hukuman disiplin di berbagai unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi DKI Jakarta. Penentuan responden tersebut ditetapkan sendiri secara sengaja (purposip). Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sederhana yaitu dengan mentabulasikan data, disesuaikan dengan teknis analisis data yang digunakan. Teknik analisis data yang dipergunakan, adalah analisis faktor. Teknik ini ditujukan untuk mengetahui faktor kunci yang sangat dominan dari 28 faktor yang berpengaruh dalam prosedur penjatuhan hukuman disiplin, sehingga dapat dijadikan bahan untuk memformulasikan kebijakan pola penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil pemerintah propinsi DKI Jakarta yang diharapkan Dari hasil penelitian tersebut terdapat sembilan faktor utama (dominan) yang berpengaruh terhadap prosedur penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Kesembilan faktor tersebut adalah : 1) Sikap pimpinan, yang meliputi faktor ketegasan pimpinan, kesetiaan pimpinan, keberanian pimpinan serta keteladanan pimpinan. Faktor ini memperoleh nilai 10,131 persen dari jumlah responden. 2) Kinerja petugas pemeroses surat keputusan, yang meliputi inisiatif petugas, keahlian petugas dan sikap petugas pemeriksa. Faktor ini memperoleh nilai 9,519 persen. 3) Kualitas petugas, yang meliputi faktor pengalaman petugas pemroses surat keputusan, tingkat pendidikan petugas pemeriksa, moral petugas pemroses surat keputusan. Faktor ini memperoleh nilai 9,080 persen. 4) Pedoman prosedur penjatuhan hukuman disiplin, yang meliputi faktor prosedur harus terintegrasi, terkoordinir dan objektif. Faktor ini memiliki nilai 7,979 persen. 5) Kualitas petugas pemenksa, yang meliputi faktor keahlian petugas pemeriksa, pengalaman petugas pemeriksa, moral petugas pemeriksa dan sikap petugas pemeriksa. Faktor ini mempunyai nilai 7,684 persen. 6) Komitmen, yang meliputi faktor waktu yang dipergunakan, pelaksanaan hukuman yang konsisten, dukungan pimpinan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Faktor ini mempunyai nilai 7,258 persen. 7) Hubungan kekeluargaan dan pertemanan, yang meliputi faktor hubungan kekeluargaan antara petugas pemroses surat keputusan dengan terperiksa, hubungan kekeluargaan/pertemanan antara petugas pemeriksa dengan terperiksa. Faktor ini mempunyai nilai 6,831 persen. 8) Pandangan pribadi pimpinan, inisiatif petugas pemeriksa serta fleksibilitas prosedur penjatuhan hukuman disiplin. Faktor ini mempunyai nilai 6,785 persen. 9) Stabilitas prosedur penjatuhan hukuman disiplin. Faktor ini memiliki nilai 6,435 persen. Selain dari sembilan faktor tersebut, berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif didapati juga faktor kelemahan dan kekuatan prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang diterapkan di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu : 1. Faktor Kelemahan a. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak memiliki skala waktu penyelesaian pekerjaan b. Pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak ada pengawasan atau kontrol c. Keterlambatan pelaksanaan proses tidak diberikan sanksi d. Implementasi pelaksanaan peraturan 2. Faktor Kekuatan a. Tingkat akurasi pembuatan surat keputusan hukuman disiplin b. Kejelasan pendelegasian wewenang Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kebijakan prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut : 1) Evaluasi terhadap semua kebijakan yang menyangkut peraturan pola penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. 2) Membuat pedoman kebijakan penjatuhan hukuman disiplin yang terintegrasi, terkoordinir, fleksibel dan stabil serta memiliki skala waktu penyelesaian pekerjaan sehingga dapat menjamin kecepatan dan kemantapan hasil pekerjaan itu. 3) Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pegawai yang terkena hukuman serta bagi organisasi, maka Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, perlu membentuk dan mengaktifkan Dewan Kehormatan Pegawai selaku lembaga pembina disiplin kepegawaian yang netral. 4) Dalam upaya menegakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman prosedur penjatuhan hukuman disiplin, maka terhadap pegawai atau pimpinan yang laai atau dengan sengaja memperlambat proses penjatuhan hukuman disiplin diberikan sanksi yang tegas