Formulasi Strategi Kemitraan Antara Pelaku Usaha Ikan Kerapu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Desniarti 2002. Formulasi Strategi Kemitraan Antara Pelaku Usaha Ikan Kerapu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di bawah bimbingan: Arief Daryanto dan Idqan Fahmi. Potensi perikanan dan kelautan telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian, sumber devisa negara dan sumber pangan hewani. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termuda di propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi perikanan laut yang tinggi. Akan tetapi potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat karena adanya berbagai keterbatasan seperti sarana penangkapan, teknologi penangkapan, permodalan dan akses pasar. Jauhnya jarak antara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sentra pemasaran juga mengakibatkan nilai jual ikan menjadi rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan para nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah bermitra dengan perusahaan yang memiliki modal yang kuat dan memiliki akses pasar yang baik sehingga dapat menampung dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan. PT Sinula Mentawai merupakan salah satu perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak di bidang pengumpulan dan pemasaran ikan kerapu hidup. Perusahaan ini mulai bermitra dengan nelayan sejak tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kemitraan usaha yang telah dilakukan oleh nelayan dan perusahaan pengumpulan dan pemasaran ikan kerapu serta memberikan rekomendasi strategi kemitraan yang tepat antara nelayan dan perusahaan pengumpulan dan pemasaran ikan kerapu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengambil beberapa lokasi yang menjadi wilayah kerja PT Sinula Mentawai yaitu Sikakap, Tua Pejat dan Pulau Bugei. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2002. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Analisis yang dilakukan meliputi analisis deskriptif, analisis finansial untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan, analisis statistik menggunakan uji tanda untuk mengukur tingkat kepuasan nelayan dan analisis internal dan ekstemal perusahaan dalam menjalankan kemitraan serta analisis SWOT. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa pola kemitraan yang terjadi antara nelayan dan perusahaan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 509/Kpts/lK.210/95 tentang pedoman kemitraan usaha perikanan dengan pola perkan& inti rakyat dimana pihak perusahaan disamping membeli dan menampung ikan hasil tangkapan nelayan diharapkan juga dapat melakukan pembinaan teknis dan bantuan sarana penangkapan ikan. Pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan hanyalah dalam bentuk pola dagang umum dimana nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pihak perusahaan membeli dan menampung ikan kerapu hidup hasil tangkapan nelayan. Penangkapan ikan kerapu yang dilakukan oleh nelayan menggunakan sarana penangkapan perahu mesin tempel dan perahu tanpa motor menggunakan alat tangkap pancing ulur. Jenis ikan yang tertangkap dengan menggunakan pancing ulur ini tidak hanya ikan kerapu saja tetapi juga beberapa jenis ikan karang lainnya yang dijual dalam bentuk segar. Rata-rata kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam satu bulan adalah selama 3 minggu atau 21 hari. Berdasarkan analisis finansial terhadap usaha penangkapan ikan menggunakan pancing ulur, untuk nelayan yang menggunakan perahu motor tempel diperoleh rata-rata biaya per satuan hasil sebesar Rp. 13.940 per kilogram, imbangan penerirnaan dan biaya (RE ratio) sebesar 1,77, sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh nelayan per tahunnya adalah sebesar Rp.12.990.800,-. Untuk nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor diperoleh rata-rata biaya per satuan hasil sebesar Rp. 14.621,- per kilogram, imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio) sebesar 1,72, sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh nelayan per tahunnya adalah sebesar Rp. 6.638.000,-. Hasil analisis. finansial di atas. menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan menggunakan pancing ulur memberikan keuntungan yang cukup kepada nelayan dan layak untuk diusahakan. Dari hasil pengukuran tingkat kepuasan nelayan terhadap variabel kemitraan yang ada dengan menggunakan uji tanda pada taraf nyata a = 0,05 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menampung dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan, penyerahan hasil kepada perusahaan, dan pembayaran hasil memuaskan nelayan sedangkan penetapan harga oleh perusahaan berada pada taraf cukup memuaskan nelayan. Dengan demikian secara keseluruhan dari keempat variabel kemitraan yang ada dapat dikatakan bahwa kemitraan yang dilakukan memuaskan nelayan. Dari hasil identifikasi faktor internal diketahui bahwa dalam menjalankan kemitraan perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan adalah: kredibilitas perusahaan yang baik, akses yang baik terhadap pasar, kebijakan harga beli perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menampung hasil produksi nelayan, dan pengalaman dalam kemitraan, dimana dari hasil evaluasi faktor kekuatan ini akses yang baik terhadap pasar melupakan kekuatan utama dan pengalaman dalam kemitraan mempakan kekuatan yang paling kecil. Faktor internal yang menjadi kelemahan perusahaan dalam menjalankan kemitraan yaitu kerjasama kemitraan yang dilakukan tidak diikat dalam suatu perjanjian tertulis, volume produksi yang rendah, ketersediaan dan kemampuan tenaga teknis di lapangan, otoritas yang tidak penuh terhadap nelayan serta kurangnya kemampuan perusahaan dalam pemberian bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan. Dari hasil evaluasi faktor intemal ini yang menjadi kelemahan utama perusahaan adalah ketersediaan -dm kemampuan tenaga teknis lapangan dan kelemahan yang paling kecil adalah otoritas yang tidak penuh terhadap nelayan. Berdasarkan identifikasi faktor penentu ekstemal perusahaan dalam menjalankan kemitraan diperoleh faktor-faktor yang menjadi peluang dalam kemitraan yaitu pennintaan terhadap ikan kerapu yang cendenlng meningkat, globalisasi ekonomi, kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan, Otonomi Daerah dan dijadikannya Kepulauan Mentawai jadi Kabupaten dan depresiasi nilai tukar rupiah serta kemampuan nelayan dalam teknis penangkapan dan penanganan ikan kerapu hidup. Dari hasil evaluasi ekstemal untuk faktor peluang yang dapat direspon paling tinggi adalah adalah permintaan terhadap ikan kerapu dan respon paling rendah adalah terhadap faktor Otonomi daerah dan dijadikannya Kepulauan Mentawai jadi Kabupaten. Berdasarkan hasil identifikasi faktor ekstemal perusahaan dalam menjalankan kemitraan, faktor yang menjadi ancaman terhadap pelaksanaan kemitraan adalah adanya kegiatan penangkapan ikan yang memsak lingkungan, adanya perusahaan lain, tingginya biaya operasional dan adanya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan luar daerah Dari hasil evaluasi yang menjadi ancaman utama yang sulit diatasi adalah kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan ancaman yang mudah diatasi adalah adanya perusahaan lain. Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT diperoleh beberapa altematif strategi dengan urutan peringkat sebagai berikut: (1) pembinaan hubungan yang lebih baik dhgan nelayan mitra, (2) pengembangan kemitraan, (3) penetapan harga beli yang lebih fleksibel, (4) peningkatan kemampuan petugas teknis, (5) kerjasama dengan perusahaan perorangan yang melakukan pengumpulan ikan dari nelayan, (6) kerjasama dengan Pemda dan Lembaga Keuangan, dan (7) melakukan usaha budidaya ikan kerapu. Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain adalah: Pihak perusahaan hendaknya dapat meningkatkan kemitraan yang sudah terjalin dengan nelayan penangkapan ikan kerapu melalui pembinaan hubungan yang lebih baik kepada ne1ay.m dan dalam penetapan harga beli ikan kepada nelayan hendaknya ditinjau kembali secara berkala sehingga dapat memuaskan nelayan mitra Pemsahaan hendaknya dapat menjadi penghubung antara nelayan dan Lembaga Keuangan dan dapat menyediakan bahan bakar minyak serta keperluan kegiatan penangkapan lainnya untuk nelayan. Kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai saran yang dapat diberikan antara lain: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menata kembali lokasi usaha para pelaku usaha pengumpulan dan pemasaran ikan kerapu hidup sehingga dapat dilakukan suatu pola kemitraan yang jelas antara nelayan dengan pengusaha ikan kerapu. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjadi mediator dalam pelaksanaan kemitraan antara nelayan dengan pengusaha ikan kerapu yang ada di kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar nelayan dan memudahkan dalam pembinaan, para nelayan hendaknya dihimpun dalam beberapa kelompok usaha bersama (KUB) dan secara bertahap dikembangkan menjadi koperasi. Selanjutnya permintaan yang tinggi terhadap ikan kerapu, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan nelayan setempat, untuk itu pihak Pemda perlu memprioritaskan pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang akan memsak terumbu karang serta memberikan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat setempat