Pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLKD) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Upaya menjadikan Jakarta sebagai service city banyak dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat komplek, di antaranya kemajemukan sosial budaya masyarakat dari berbagai tingkat kehidupan yang kesemuanya dituntut adanya kehidupan layak. Kehidupan yang layak bagi 8.385.639 jiwa penduduk Jakarta tersebut (Sensus Penduduk 2000) dapat terwujud apabila setiap warga kota mempunyai aktivitas atau pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga dapat menghidupi dirinya dan keluarga .Ternyata kondisi tersebut belum dapat terwujud, sehingga menimbulkan problema terutama di bidang ketenagakerjaan. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja tahun 1990 sebanyak 3.157.639 orang dengan penganggur sebanyak 235.722 orang (7,1%), sedangkan pada tahun 2000 meningkat mencapai 3.897.473 orang dengan jumlah penganggur 470.425 orang (12,07%). Namun sebagai akibat krisis ekonomi (1997) penganggur di Jakarta pada tahun 1998 mencapai 925.920 orang atau sekitar 20,37 % dari angkatan kerja. Untuk mengantisipasi masalah seperti tersebut diatas, yang mungkin juga dihadapi oleh setiap propinsi lain di Indonesia, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 dibentuk Tenaga Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melakukan kegiatan urusan-urusan kesejahteraan pekerja, kesejahteraan tuna karya dan pemberian kerja kepada tuna karya. Kenyataannya tuna karya/penganggur atau pencari kerja jumlahnya tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada di sektor formal, sehingga membuka peluang untuk melakukan usaha di sektor informal sebagai pilihan lain. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja sebagai unit yang membidangi masalah ketenagakerjaan di Propinsi DKI Jakarta, merasa punya tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga kota pencari kerja, sehingga keterampilan tadi dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai wadah untuk melakukan berbagai aktivitas pelatihan, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KDKI Jakarta Nomor 628 Tahun 1988 dibentuklah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (BLKD) Propinsi DKI Jakarta, yang pada awalnya diprioritaskan berdiri di wilayah yang padat penduduknya dan diprediksi banyak terdapat penganggur yaitu wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dalam menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat, baik pencari kerja maupun tenaga kerja, Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) membuka pelatihan berbagai kejuruan, sehingga masyarakat bebas untuk memilih kejuruan sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Namun, dalam operasionalnya BLKD belum secara optimal dapat menyelenggarakan pelatihan maupun dalam memberikan pelayanan, karena sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 768 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, ada keterbatasan kewenangan dalam melakukan kegiatan pelatihan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dan menghadapi perkembangan teknologi dan lingkungan dimasa datang, perlu dilakukan pengkajian terhadap upaya pemberdayaan lembaga tersebut, sehingga setelah dilakukan pemberdayaan diharapkan BLKD dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu penulis melakukan penelitian di BLKD Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan mempengaruhi upaya pemberdayaan yang akan dilakukan di lembaga pelatihan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tersebut, dan selanjutnya hasil kajian ini akan dibuatkan rekomendasi sebagai masukan untuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menyiapkan berbagai instrumen yaitu kuesioner yang didistribusikan kepada para responden untuk diisi. Dalam menetapkan responden penulis menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan seluruh pegawai BLKD Jakarta Barat untuk dijadikan responden dalam penelitian ini yang jumlahnya 18 orang. Dengan pertimbangan bahwa disamping jumlahnya yang relatif sedikit, pegawai BLKD dianggap akan lebih banyak mengetahui tentang peluang dan kelemahan dikantomya apabila akan dilakukan pemberdayaan. Sedangkan substansi dari kuesioner yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai, adalah sub variabel pemberdayaan yang jumlahnya 32 buah (uraian dari 3 variabel pemberdayaan yaitu (1) budaya organisasi, (2) kemampuan SDM, dan (3) desentralisasi otoritas, dan setiap jawaban (pemyataan) responden diberi nilai 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (tidak tabu), 2 (tidak setuju) dan 1 (sangat tidak setuju). Pemberian nilai ini dimaksudkan agar hasil pernyataan responden yang bersifat kualitatif dapat diubah menjadi data yang bersifat kuantitatif. Hasil dari pengumpulan jawaban kuesioner tadi ditabulasi sebagai bahan analisis, yang selanjutnya diolah dengan metode statistik non parametrik dengan instrumen analisis faktor. Dengan menggunakan instrumen tersebut maka terlihat nilai korelasi antar variabel dalam matriks korelasi (32 x 32 kolom). Korelasi menunjuk pada hubungan sistematis antara variabel-variabel baik positif maupun negatif. Disebut berkorelasi positif apabila kedua variabel yang berkorelasi tersebut bergerak searah, sedangkan berkorelasi negatif apabila salah satu variabelnya terjadi peningkatan sedangkan variabel lainnya cenderung terjadi penurunan. Setelah dilakukan analisis korelasi antar 32 variabel didapat 9 komponen utama atau akar ciri dengan nilai kumulatif 92,667 %, yang telah memenuhi syarat dengan mempunyai total nilai akar ciri lebih besar dari 1. Selanjutnya sesuai dengan tahapan analisis faktor dilakukan ekstraksi terhadap 9 akar ciri tersebut, yang hasilnya didapat 7 komponen dengan nilai akar ciri tertinggi 18,506% dan secara kumulatif mencapai 85,356%. Untuk menyeimbangkan proporsi keragaman masing-masing variabel dilakukan rotasi yang bertujuan untuk mencari nilai terbaik guna mempemudah pengelompokan. Ternyata nilai kumulatif ini merupakan nilai terbaik untuk dapat dilakukan analisa dan pengelompokan. Niai tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan bahwa data awal akan dapat dilakukan analisis apabila akar cirinya telah mencapai nilai kumulatif lebih besar dari 70%. Hal ini memberi pengertian bahwa dari 7 akar ciri yang telah ditetapkan akan dapat atau mampu mewakili dan menerangkan ke 32 variabel pemberdayaan. Dari hasil bagian proses analisis tersebut ternyata ke 32 variabel mengelompok secara merata pada ke 7 akar ciri. Sebagai hasil dari penelitian ini sekaligus hasil analisis ke tujuh akar ciri tersebut perlu diberikan penamaan baru. Ke tujuh nama baru itu adalah (1) tanggung jawab, (2) kerjasama dan komunikasi, (3) penghargaan, (4)kewenangan, (5) kemampuan, (6) kepercayan dan (7) dukungan. Dalam pengelompokan ini ternyata ada variabel yang sama terdapat di beberapa kelompok, sehingga perlu dieliminasi. Dalam melakukan eliminisasi penulis menghilangkan variabel yang tidak cocok dengan nama kelompok tersebut sehingga variabel yang ada sudah sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan. Apabila ketujuh kelompok tadi dikembalikan pada 3 variabel asal maka tanggung jawab, kerjasama dan komunikasi, penghargaan termasuk pada variabel budaya organisasi. Kemampuan dan dukungan termasuk variabel Kemampuan SDM, sedangkan kewenangan dan kepercayaan termasuk variabel desentralisasi otoritas. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara adalah, apabila akan dilakukan pemberdayaan di BLKD Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan yang dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan, sehingga kedua faktor tersebut perlu diuji agar menjadi suatu rumusan untuk melakukan pemberdayaan di lembaga pelatihan tersebut. Kelemahannya adalah (1) pelayanan masyarakat, (2) kurikulum, dan (3) status sedangkan kekuatannya adalah (I) kejelasan wewenang, (2) dukungan sarana dan prasarana, dan (3) Keberadaan Instruktur. Dengan ditetapkan ketujuh faktor utama serta diidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada maka terlihat adanya faktor-faktor yang mempengatuhi pemberdayaan di BLKD Dinas Tenaga Ke rja Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Pelimpahan sebagian kewenangan Dinas Tenaga Kerja kepada BLKD . merupakan faktor yang dominan. 2. Dukungan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. 3. Pengembangan kurikulum sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan peserta 4. Penempatan dan pemantauan lulusan BLKD merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil kajian dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan di atas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut. 1. Melakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan BLKD Propinsi DKI Jakarta 2. Mengembangkan kurikulum termasuk jam pelatihannya, mengangkat atau melatih SDM, sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan sekaligus menjadi instruktur tetap di BLKD Propinsi DKI Jakarta. 3. Menyempurnakan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 628 Tahun 1989 dan SK Gubemur DKI Jakarta Nomor 768 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, sebagai landasan hukum operasional BLKD Propinsi DKI Jakarta. 4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, dan instansi pemerintah atau swasta 5. Melakukan kajian secara periodik tentang kejuruan yang diperlukan oleh dunia usaha, baik formal maupun informal, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan lulusan BLKD Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan BLKD. Pembenahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Pemerintah Daerah kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya para pekerja dan tuna karya, upaya ini dapat dilakukan dengan memberdayakan BLKD. Dengan demikian segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya apabila pelayanan tersebut diberikan secara optimal dan dapat memuaskan warga masyarakat, maka pemberdayaan BLKD dapat merupakan langkah positif untuk memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan atau service city