Kajian Kinerja dan Upaya Pembenahan Pelunasan Kredit Peserta PIR BUN Karet pada PIR SUS IA Blambangan Umpu, Lampung

Pembangunan perkebunan melalui pola PIR merupakan pengembangan perkebunan yang mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Kerjasama dalam kemitraan inti-plasma terah dirancang sejak awal agar inti dan plasma berada dalam satu kesatuan yang utuh, berkesinambungan dan saling menguntungkan dalam mencapai sasaran. Sasaran pengembangan perkebunan dengan pola PIR adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, melalui pengikut sertaan petani sebagai pemilik kebun plasma, yang selanjutnya mampu menerapkan teknologi yang sesuai, sehingga kebun berada pada tingkat produktivitas yang tinggi. Guna meningkatkan pendapatan masyarakat Blambangan Umpu (Bapu), PTPN VI melaksanakan pola PIR dengan nama PIR SUS IA Bapu sebagai inti dan mengikutsertakan 1000 petani sebagai plasma, dengan tanaman karet seluas 2000 ha dan hasil produksinya berupa lateks. Dalam upaya mewujudkan kesatuan unit ekonomi yang berkesinambungan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan tersebut, telah diterbitkan seperangkat kebijaksanaan operasional pelaksanaan pembelian karet yang mengatur rumus harga. Dalam pelaksanaannya harga pembelian produksi plasma oleh perusahaan inti lebih rendah dari harga pembelian oleh swasta, karena biaya olah, penyusutan dan pemasaran sebagai komponen biaya di perusahaan inti lebih tinggi dari swasta. Harga karet kering dengan kadar karet kering 100%, di Inti sebesar Rp 2775,75/kg sedang di swasta Rp 2903,31/kg. Lokasi Bapu berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dengan sarana transportasi yang lancar. Di Propinsi Lampung, terdapat 4 pabrik crumb rubber dengan kapasitas 175 tonljam dan 4 pabrik sheet dengan kapasitas 140 tonljam, sedang di Sumatera Selatan terdapat 5 pabrik sheet dan 19 pabrik crumb rubber milik swasta yang tidak didukung dengan penyediaan bahan baku yang cukup. Pabrik swasta tersebut tidak didukung dengan ketersediaan bahan baku yang cukup, sehingga untuk dapat mencapai efisiensi pabrik dalam pemenuhan bahan baku, pabrik tersebut berupaya membali bahan baku dengan harga yang lebih tinggi . Dilain pihak, petani sebagai plasma menerima kebun dengan kondisi tanaman yang ada serta biaya pemeliharaan dan biaya sertifikasi sebagai komponen hutang yang harus dilunasi selama 13 tahun sejak tanaman mulai berproduksi. Disamping target waktu pelunasan tersebut, petani plasma diharapkan dapat mencapai target pendapatan yang ditetapkan PIR, yaitu sebesar US$ 1500 perkepala keluarga. Mengingat bahwa dalam upaya mencapai kedua sasaran tersebut, petani dibatasi oleh adanya rumus harga dan konsepsi berdirinya PIR, yaitu Inti-Plasma tetap dalam satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan , maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan rumus harga dan produktivitas kebun terhadap kemampuan petani dalam pengembalian kredit, pencapaian sasaran pendapatan yang ditetapkan PIR maupun yang diamanatkan GBHN dan mekanisme kemitraan inti-plasma sebagaimana tersirat dalam konsepsi PIR. Guna mengetahui dampak tersebut, maka dilakukan analisis deskriptifl kwalitatif dan analisis kwantitatif. Analisis deskriptiflkwalitatif untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penerapan rumus harga, menjelaskan keragaman data hasil pengumpulan lapang dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan rumus harga serta pengaruhnya tertladap kelangsungan kemitraan inti-plasma. Sedang analisis kwantitatif untuk menelaah data produksi, harga dan biaya yang dikumpulkan dilapang dengan membandingkan sasaran pendapatan dan waktu pelunasan kredit dengan realisasinya serta membandingkan cash flow saat ini dengan cash flow awal berdirinya proyek, yang meliputi Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (B/C R) dan profitability Index serta analisa sensitivitas Dari hasil penelitian dan analisis, dapat dikemukakan bahwa terdapat dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berproduksi rendah, yaitu KUB Negeri Batin (NB) DE dan NB G2 Realisasi kedua KUB tersebut hanya mencapai 25-30% dari target. Komponen variabel B (biaya) yang digunakan dalam menyusun rumus harga, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan setelah mendengar masukan dari beberapa perusahaan inti. Komponen biaya tersebut lebih tinggi apabila dibanding dengan swasta, sehingga menyebabkan harga beli yang ditetapkan perusahaan inti lebih rendah dari pada harga swasta. Rendahnya harga beli oleh perusahaan inti dengan harga FOB yang sama dengan swasta menunjukkan adanya inefisiensi di pabrik inti. Mekanisme pembelianl penjualan inti-plasma adalah, petani menjual seluruh hasil produksinya kepada inti sesuai dengan kwalitas yang ditentukan. dan inti membeli sesuai dengan harga yang ditetapkan. Pembayaran jual beli tersebut dilakukan dua minggu sekali setelah dipotong 30% sebagai angsuran bagi yang belum lunas dan 15% sebagai tabungan bagi yang sudah lunas. Sedang pembayaran dari jual beli dengan swasta dilakukan secara tunai tanpa ada potongan apapun. Dengan lebih tingginya harga beli swasta dan cara pembayaran tunai tanpa dipotong angsuran, telah mendorong petani untuk menjual keluar inti. Kondisi tersebut disertai dengan rendahnya realisasi produksi, memperkuat indikasi terjadinya penjualan keluar perusahaan inti oleh KUB NB DE dan KUB NB G2 sekitar 70-75%. Pendapatan petani pada posisi hutang yang belum lunas yaitu pendapatan pada tahun 1994, tertinggi dapat dicapai sebesar Rp 2.171.412,atau sebesar US$ 1085.71 (nilai tukar saat itu Rp 2.000,-) oleh KUB Bratayuda, sedang pendapatan terendah dicapai oleh KUB NB DE dan NB G2 masing-masing sebesar Rp 527.382,- atau sebesar US$ 263.69 dan Rp 688.384,- atau sebesar US$ 344.19. Pada posisi hutang petani sudah lunas, yaitu pada tahun 1996, pendapatan tertinggi dicapai oleh KUB Bratayuda sebesar Rp 7.430.425,atau US$ 3230 ( nilai tukar =Rp 2300,-). Pendapatan terendah oleh KUB NB DE dan NB G2 masing-masing sebesar Rp 59.506,- atau US$ 25.87 dan Rp 92.280 atau US$ 40.12. Dengan demikian maka pendapatan petani yang menjual seluruh hasil produksinya ke perusahaan inti, yang ditunjukkan dengan realisasi produksi lebih besar dan target produksi, dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Sedang KUB yang diindikasikan tidak menjual seluruh hasil produksinya ke perusahaan inti, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan target pendapatan, karena tidak mencerminkan penjualan seluruh produksi. Dengan menggunakan nilai tukar yang ber1aku saat ini yaitu sebesar Rp 3.500,-/US$, maka pendapatan tertinggi pada tahun 1996 adalah US$ 2123 per KK, sedang pendapatan terendah adalah US$ 17 dan US$ 26. Pendapatan tahun 1996 tersebut telah melewati batas garis kemiskinan (Sayogya, 1977) sebesar Rp 320.000,-lkapifaltahun atau setara dengan 320 kg beras/kapitaltahun atau Rp 1.280.000,- per KKitahun. demikian pula dengan sasaran pendapatan yang ditentukan PIR yaitu sebesar US$ 1500 per KKI tahun. Namun belum mencapai sasaran pendapatan yang dibuat BPS sebesar Rp 1.500.000,- per kapital tahun atau Rp 6.000.000,- per KKltahun dan sasaran pendapatan yang diamanatkan GBHN sebesar US$ 2600 perkapita pada akhir PJP II. Dari perhitungan cash flow dengan menggunakan harga tertinggi sebesar Rp 2.690,- dan discount factor 20%, KUB Bratayuda memperoleh NPV sebesar Rp 89.969,-, PI = 1.26 dan BCR = 1.17. Apabila dibandingkan dengan NPV, PI dan BCR pada awal berdinnya proyek, maka keadaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan, karena NPV yang menunjukkan adanya surplus adalah lebih besar. Sedang KUB NB DE menunjukan penurunan, namun apabila KUB NBDE menjual seluruh produksinya ( sama dengan perkiraan produksi) akan membenkan NPV yang lebih bagus. Pada kondisi sekarang , apabila terjadi kenaikan biaya total sebesar 10%, masih memberikan keuntungan, demikian pula apabila lerjadi penurunan produksi sebesar 10%. Namun kenaikan tingkat bunga dengan 5% akan memberikan kerugian(NPV negalif). Solusi yang disarankan adalah menyempumakan formula harga dengan memperhalikan pesaing yaitu swasla, perlu meningkatkan efisiensi, menciptakan iklim yang kondusif untuk mempertahankan hubungan kemitraan inti-plasma yang saling menguntungkan dan berkelanjulan. Guna mempertahankan dan meningkatkan pendapatan petani, harga paling rendah harus mencapai Rp 2290,- atau menjaga apabila terjadi kenaikan biaya total maksimal sebesar 38% atau penurunan produksi maksimal sebesar 15% dengan catalan kondisi lain ceteris paribus. Kebijaksanaan yang dapal ditempuh untuk melaksanakan solusi tersebut adalah meninjau dan melakukan kajian kembali mekanisme penerapan rumus harga dengan memperhatikan komponen vanabel yang mempengaruhi, yaitu gaji karyawan non pabrik, biaya analisa, listrik dan penyusutan. Sedangkan strategi yang dapat dilaksanakan adalah memberdayakan ADO dengan mengintensifkan tugas dan fungsi yang menjembatani kepentingan inti-plasma. Operasionalisasi dan kebijaksanaan tersebut adalah memberi motivasi, pengertian dan bimbingan kepada petani akan peranannya dalam usahatani secara menyeluruh, sehingga petani ikut merasa memiliki. Pembinaan tersebul dapat melalui temu wicara, temu usaha alau perlombaan antar kelompok . Disamping itu perlu meningkatkan peran Dinas Perkebunan Daerah dalam pemantauan pelaksanaan pembelian hasil produksi petani PIR dan biaya olah serta penyempumaan formula harga