PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR SECARA OPTIMAL STUDI KASUS DIKOTA DEPOK

Aspek pertanahan (lahan) adalah salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dikatakan faktor penting karena lahan merupakan kebutuhan yang sangat vital baik bagi manusia maupun kepentingan pembangunan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat memacu persaingan akan penggunaan lahan, semakin banyak manusia yang membutuhkan lahan untuk berbagai kepentingannya, maka akan semakin penting dan komplek masalah pertanahan. Kotamadya Depok secara administratif berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai kota yang langsung berbatasan dengan Jakarta maka kota ini ikut terimbas oleh meningkatnya jumlah penduduk sebagai dampak dari terus meningkatnya arus urbanisasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan tentunya dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak terkait untuk kembali memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal. Mengingat besarnya luas lahan terlantar yaitu sebesar 3.267,33 ha (16.27% dari luas lahan keseluruhan) yang belum termanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu kajian mengenai pemanfaatan lahan terlantar secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya untuk pengembangan wilayah kota Depok. Rumusan masalah dari penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengembangan wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan terlantar di Kota Depok, dengan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk pengembangan wilayah di Kota Depok, (2) Bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan terlantar di Kota Depok, dan (3) Bagaimana strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam rangka pemanfaatan lahanlahan terlantar di kota Depok. Kajian pengembangan wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan terlantar secara optimal studi kasus di kota Depok mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut : mengkaji pemanfaatan lahan terlantar untuk program pengembangan wilayah di kota Depok dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan-lahan terlantar, mengkaji lingkungan internal dan eksternal kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan terlantar di Kotamadya Dati I1 Depok, merumuskan strategi pendayagunaan lahan terlantar yang meliputi strategi penetapan komoditas, strategi penetapan kelembagaan, strategi penetapan lokasi, strategi penetapan sumber pendanaan, serta program jangka pendek, menengah dan panjang dari pelaksanaan strategi tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di 6 Kecamatan yang berada di dalam wilayah kotamadya Depok yaitu meliputi Kecamatan Limo, Cimanggis, Sawangan, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas dengan total luas wilayah kurang lebih 20.079 Ha. Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Pebruari 2001 sampai tanggal 1 April 2001 (kurang lebih 2 bulan). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu : observasi, studi literatur, dan wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya pemanfaatan lahan terlantar. Sedangkan identifikasi permasahhan serta upaya-upaya pendayagunaan tanah-tanah terlantar dianalisis denaan menaaunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHPI. Hasil -analisis -AHP untuk faktor yang mempengaruhi upaya pemanfaatan lahan terlantar, menunjukkan bahwa faktor pendanaan mempunyai bobot tertinggi sebesar 0.258 (I) di ikuti oleh ketersediaan sarana dan prasarana (0.151), sintim informasi dan teknologi (0.133), ketersediaan Sumber daya manusia (0.126), Rencana Umum Tata Ruang Daerah (0.118), lingkungan sosial (0.107) dan Regulasi dan birokrasi. Untuk pelaku, investor menempati bobot tertinggi (0.148) sebagai pelaku utama pemanfaatan lahan terlantar di kota Depok. Hasil ini tentunya sesuai dengan pembahasan diatas dimana faktor pendanaan memiliki bobot tertinggi (0.258). Prioritas selanjutnya adalah Pemda (bobot 0.143), pemilik (bobot 0.134), penggarap (bobot 0.121), Dinas Pertanian (0.118), Badan Pertanahan Nasional (0.099), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bobot 0.098), Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (bobot 0.073) dan Dinas perindustrian dan perdagangan (0.066) Untuk tujuan pemukiman mernpunyai bobot prioritas paling tinggi (0.232). Hal ini nampaknya realitis bila tujuan penggunaannya untuk jangka panjang dan permanen. Perlu diingat bahwa pendayagunaan lahan tidur ini hanya bersifat sementara dan jangka pendek, sehingga hasil yang didapat nampaknya lebih realitis bila tujuan untuk pangan (bobot 0.182) menempati urutan pertama. Sedangkan Urutan prioritas selanjutnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan usaha (bobot 0.169), peningkatan kualitas lingkungan (bobot 0.156), pertumbuhan industri (bobot 0.147) dan peningkatan usaha kecil dan menengah (bobot 0.112). Hasil analisis model AHP Tingkat 1 untuk Strategi Pendanaan (bobot 0.329) menunjukkan bahwa sistim kemitraan antara penggarap-pemilik, Penggarap dengan Investor ataupun penggarap - Pemda merupakan prioritas strategi pendanaan utama (bobot 0.356). Prioritas kedua adalah pemberian subsidi bagi para penggarap dari Pemerintah Daerah (bobot 0.216), diikuti oleh Pinjaman lunak dari bank (bobot 2.275) dan pinjaman dari pihak swasta (bobot 0.153). Analisis pemilihan lokasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana menempati prioritas tertinggi (0.321), diikuti oleh kemudahan transportasi (bobot 0.302), ketersediaan sumber daya manusia (0.216) dan kemudahan ijin dan birokrasi (0.161). Analisis hirarki tingkat 1 untuk pemilihan komoditas, didapatkan hasil sebagai berikut. Komoditas pertanian memiliki bobot tertinggi yaitu 0.263, diikuti oleh komoditas pemukiman (0.261), komoditas tanaman reboisasi (0.166), dan komoditas Industri (0.158). Analisis Kelembagaan menunjukkan bahwa sistim informasi dan teknologi memiliki bobot tertinggi (0.439), diikuti oleh sistem manajemen sumber daya manusia (0.292), sistem manajemen keuangan (0.233) dan sistem manajemen sumber daya alam (0.037). Hasil analisis SWOT menunjukkan adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya pemanfaatan lahan terlantar. Faktor internal dapat memberikan peluang dan ancaman bagai upaya ini. a. Peluang. Beberapa ha1 yang diidentifikasi sebagai peluang adalah : kebijakan dan komitmen dari Pemda untuk memanfaatkan lahan terlantar, tingginya komitmen warga untuk memanfaatkan lahan terlantar, pemanfaatan lahan terlantar ini akan meningkatkan nilai guna lahan, membuka lapangan kerja baru sehingga menurunkan permasalahan sosial, perkembangan sistim teknologi dan informasi, stabilitas nilai mata uang, dan tersedianya pasar. a. Ancaman. Beberapa ha1 diidentifikasikan sebagai ancaman bagi pemanfaatan lahan terlantar. Harga tanah yang relatif tinggi sehingga bisa menimbulkan potensi konflik, sektor pertanian yang masih interior dibandingkan sektor lain, pendanaan yang kurang memadai, keinginan menggunakan lahan secara permanen, pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat suku bunga yang tinggi dan kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu, kesemuanya memberikan ancaman bagi pemanfaatan lahan terlantar di kota Depok. Faktor ekternal dapat memberikan kekekuatan dan kelemahan dalam upaya pemanfaatan lahan terlantar secara optimal di kota Depok. a. Kekuatan (Strength). Faktor eksternal yang merupakan kekuatan adalah perubahan status administrasi kota Depok, ketersediaan SDM aparat dan jumlah penggarap yang berlebih, masih luasnya lahan terlantar di kota Depok, ketersediaan aksesibilitas yang berkaitan dengan posisi wilayah kota Depok, b. Kelemahan (Weakness). Beberapa kelemahan yang diidentifikasikan terkait dengan upaya pemanfaatan lahan terlantar di kota Depok mencakup kepemilikan lahan yang tidak jelas, sebagian besar lahan terlantar merupakan tanah sengketa, peruntukan jangka panjang untuk perumahan, tidak adanya kelanjutan koordinasi dengan instansi terkait, perbedaan persepsi antar walikota dengan dewan dalam memandang upaya pemanfaatan lahan terlantar. Berdasarkan sintesis AHP, perumusan strategi dengan analisis SWOT untuk strategi pendanaan (bobot 0.329) adalah sebagai berikut : a. Pola Kemitraan (0.329). Starategi pada Pola kemitraan dicapai dengan memfasilitasi pertemuan kemitraan antara pemilik - penggarap – pihak investor, penyuluhan arti penting tentang lahan terlantar, dan memfasilitasi perjanjian antara pemilik lahan dengan penduduk untuk mengelola lahan terlantar. b. Pola Subsidi (0.286). Strategi pendanaan dengan pola subsidi dapat dicapai dengan mengusahakan pendanaan tanpa bunga atau bunga lunak, dan mencarikan alternatif pengalokasian dana APBD untuk pendanaan lahan terlantar. c. Pola Pinjaman Bank (0.210). Strategi pendanaan dengan pola pinjaman dari bank dipilih sebagai prioritas ke-3 bila pola pendanaan kemitraan dan subsidi tidak bisa diterapkan. Startegi yang disusun adalah mempermudah syarat pengajuan kredit tanpa bunga atau bunga lunak yang diajukan oleh petani penggarap, memfasilitasi pengajuan kredit dari penggarap ke bank. d. Pola Pinjaman Swasta (0.174). Strategi pendanaan pola pinjaman swasta mencakup pencarian berbagai sumber pendanaan yang bersedia menjadi investor terhadap upaya terkait, dan mempertemukannya dengan pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil penyusunan strategi pemilihan lokasi adalah sebagai berikut. a. Sarana dan Prasarana (0.321). Strategi ini rnencakup ketersediaan sarana dan prasarana, membuka jaringan kerja pasar tradisional atau pasar domestik dan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah ada dan mengadakan sarana dan prasarana baru. b. Transportasi (0.302). Strategi di bidang transportasi mencakup pembukaan dan perluasan jaringan kerja transportasi yang sudah ada, memperbaiki infrastruktur jalan ataupun membuka trayek-trayek baru bagi angkutan yang sudah ada. c. Sumber Daya Manusia (0.216). Strategi lokasi di bidang sumber daya manusia mencakup penunjukan kewenangan pada instansi terkait untuk pengaturan alokasi tenaga kerja, memberikan bimbingan-bimbingan dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain, dan menyamakan konsep pemanfaatan lahan secara rasional. d. Perijinan dan Birokrasi (0.161). Strategi lokasi dalam kaitannya dengan regulasi dan birokrasi mencakup pembuatan regulasi mengenai pemanfaatan tanah terlantar, melaksanakan peraturan terkait yang sudah ada, mempermudah perijinan, dan menetapkan status kepemilikan lahan terlantar. Strategi penetapan komoditas diprioritaskan untuk tanaman pertanian semusim dan hortikultura. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa lahan terlantar yang diusahakan sebagian besar adalah lahan non irigasi teknis dan sifat penggunaan lahannya yang sementara. Strategi ini bisa dicapai dengan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Sedangkan pada lahan-lahan milik pemerintah yang peruntukannya untuk konservasi seperti di pinggiran sungai, situ atau di bantaran re1 kereta api bisa diterapkan strategi dengan penanaman reboisasi karena penggunaannya dalam jangka panjang. Segera setelah perjanjian penggunaan lahan selesai dan pemilik lahan bersedia memanfaatkan lahannya, maka lahan tersebut dikembalikan ke peruntukan asalnya (pemukiman) bila kondisi ekonomi telah memungkinkan. Startegi untuk penggunaan industri dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan skala usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan juga, industri bukan bersifat permanen tetapi sementara sesuai dengan kesepakatan antara penggarap dengan pemilik Pemilihan strategi kelembagaan mencakup sistim informasi dan teknologi (0.21), sumber daya rnanusia (0.302), manajemen keuangan (0.216) dan sumber daya alam (0.161). Strategi yang berhasil disusun adalah : a. Sistim Informasi dan Teknologi. Strategi kelembagaan sistim informasi dan teknologi dilakukan melalui transfer teknologi dan informasi ke masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, demonstrasi dan lain sebagainya, penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan didukung dengan memperbaiki jaringan informasi yang sudah ada dan membuka jaringan informasi baru bagi masyarakat. b. Sumber Daya Manusia. Penetapan kelembagaan sumber daya manusia mencakup pendataan jumlah pengangguran yang akan dialokasikan untuk pengelolaan lahan terlantar dalam yang pengaturannya diserahkan pada Dinas Tenaga Keria dan Sosial. c. Manajemen' Keuangan. strategi kelembagaan manajemen keuangan mencakup penyelenggarakan pelatihan dan pembinaan di bidanq manajemen keuangandengan menunjuk institusi terkait untuk menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. d. Sumber Daya Alam (0.161). Kelembagaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan-lahan terlantar dilakukan dengan mendata lahan terlantar yang terdapat di kota Depok beserta status kepemilikan (pribadi, swasta, developei), status tanah (tanah sengketa atau non sengketa). Strategi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan dan yang tidak bisa dimanfaatkan. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, disusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Program yang berhasil disusun adalah sebagai berikut. Proaram Janaka Pendek (1 tahun). Program jangka pendek disusun dengan pertimbangan kernudahan dan keefektifan program dalam upaya pemanfaatan lahan terlantar. Program jangka pendek (1 tahun) yang bias dilaksanakan mencakup memfasilitasi pertemuan kemitraan antara pemilik - penggarap dan pemilik - penggarap - investor, menyediakan sarana dan prasarana bagi komoditas terpilih (pertanian) termasuk di dalamnya penyediaan bibit, bantuan teknis pengelolaan, bantuan teknis pemasaran, bantuan teknis manajemen keuangan, memfasilitasi pengajuan pinjaman pendanaan ke bank, atau pihak swasta dengan sistem pembayaran yang mudah (tanpa bunga atau bunga sangat rigan), menunjuk kewenangan pada instansi terkait untuk alokasi sumber daya manusia dan kelembagaan pendanaan, melaksanakan peraturan mengenai pemanfaatan tanah terlantar yang sudah ada (PP No. 3611998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar) secara tegas dan konsekuen, bersama-sama dengan masyarakat, menyamakan persepsi tentang pemanfaatan lahan terlantar, pendataan secara akurat jumlah lahan terlantar berserta status tanah (sengketa - tidak sengketa, bisa digarap - tidak bisa digarap) yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, memfasilitasi akses pasar lokal dan antar wilayah dan yang terakhir adalah penyebarluasan system informasi dan teknologi terutama untuk komoditas terpilih (pangan dan hortikultura) -nenaah (2-4 tahun). Program jangka menengah disusun sebagai kelanjutan dari program jangka pendek. Keberhasilan pencapaian program jangka pendek akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program jangka menengah. Program jangka menengah mencakup membuka jaringan pasar potensial, mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada dan melembagakan sistem pendanaan, informasi, manajemen SDM, mengembangkan program pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman pangan dan hortukultura bernilai ekonomi tinggi, membuat program pendanaan yang jelas (regulasinya maupun administrasinya), bersifat mempermudah dan tidak membebani. Proqram Janaka Paniana (5 Tahun). Program jangka panjang disusun sebagai lanjutan dari program jangka pendek dan program jangka menengah. Program ini mencakup pencarian rekanan kemitraan yang lebih besar (misalnya dengan perusahaan pertanian) yang berkaitan dengan komoditas terpilih (pertanian tanaman pangan semusim dan hortikultura), mengembangkan pasar ke arah ekspor untuk komoditas terpilih, dan menc&I alternatif usaha lain bila lahan terlantar digunakan kembali oleh pemilikny