Analisis kelembagaan pengelolaan dana alokasi khusus dana reboisasi (dak dr) di kabupaten siak

Provinsi Riau mengalami degradasi hutan dan lahan. Dari total luas hutan 9.020.990 ha, yang tergolong sangat kritis, kritis, dan agak kritis mencapai 7.136.528 ha atau 79,11%. Di Kabupaten Siak, luas hutan yang tergolong sangat kritis mencapai 1.017 ha dan yang kritis mencapai 264.709 ha atau 32,1% dari total luas hutan (BPDAS Indragiri-Rokan Riau, 2007). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, diantaranya adalah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Kegiatan RHL dapat berupa reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah. Pengelolaan rehabilitasi hutan melalui kegiatan reboisasi dilakukan dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR). Kabupaten Siak mendapat alokasi dana DAK DR sebesar ± Rp. 44 M (Dinas Kehutanan Kabupaten Siak 2006). Berdasarkan Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan sumber dan DAK DR se Provinsi Riau Tahun 2006, realisasi penyerapan dana DAK DR hanya mencapai 46,54% dari seluruh alokasi dana Provinsi Riau. Secara khusus untuk Kabupaten Siak penyerapan dana DAK DR hanya mencapai 25,69% dari total anggaran yang diterima oleh Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan ; 1). Mereview kebijakan pengelolaan DAK-DR ; 2). Menganalisis kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Siak ; 3). Merumuskan strategi pengelolaan DAK-DR di Kabupaten Siak. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada penyerapan DAK-DR Kabupaten Siak tahun 2001 - 2006. Alokasi anggaran di masa otonomi daerah ini adalah anggaran berbasis kinerja dimana keberhasilan kinerja suatu institusi pemerintah dinilai dari kemampuan institusi atau dinas itu memanfaatkan alokasi sumberdaya dan sumber dana yang ada sebagai penunjang dalam pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan penelitian yaitu review kebijakan pengelolaan DAK-DR, analisis kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dalam pengelolaan DAK-DR, dan perumusan strategi pengelolaan DAK-DR secara partisipatif. Tahapan pertama: mereview kebijakan pengelolaan DAK-DR. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan DAK-DR adalah: UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, KepmenKeu nomor 471/KMK.02/2002 tentang alokasi DAK DR tahun 2002, PP nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, SE bersama nomor SE-59/A/2001 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DAK DR untuk penyelenggaraan RHL. Tahapan kedua: meneliti dan menganalisis kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dalam pengelolaan DAK-DR. Aspek yang dianalisis mencakup: pemerintahan, praktik manajemen, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, penyediaan layanan, dan hubungan eksternal. Kriteria aspek ini didasarkan pada perangkat yang telah dikembangkan oleh Depdagri dan GTZ, yakni Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT). Kondisi masing-masing kriteria diperoleh dari hasil kuesioner. Tahapan ketiga: Membuat prioritas strategi dalam pengelolaan DAK-DR melalui langkah-langkah: (1) formulasi berbagai faktor dari hasil analisis tahap pertama dan kedua, (2) perumusan strategi pengelolaan DAK-DR menggunakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), (3) membuat urutan prioritas strategi pengelolaan DAK-DR secara partisipatif dengan analisis AHP (analytical hierarchy process), dimana sebelumnya dilakukan analisa strategis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dengan menggunakan Analisis SWOT. Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan di lapangan, diketahui bahwa beberapa substansi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi beban bagi pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Hal ini disebabkan sifat ketetapan yang kaku dan diberlakukan secara seragam di seluruh tanah air. Karakteristik wilayah yang berbeda tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan yang terpusat dan bersifat makro tersebut. Kebijakan pengelolaan DAK DR memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan RHL, namun kebijakan tersebut bersifat makro dan kurang mempertimbangkan karakteristik daerah. Sebagai contoh misalnya standar harga dan standar upah diatur dan berlaku umum seluruh Indonesia pada kenyataannya untuk Kabupaten Siak dengan standar biaya tersebut sangat sulit untuk diterapkan. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan RHL yang dibiayai DAK-DR terlalu rumit dan mekanismenya terlalu panjang. Ketentuan penggunaan anggaran merupakan beban bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan RHL. Analisis kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dalam pengelolaan DAK DR, dilakukan secara diskriptif terhadap variabel implementasi program dari tahun 2001-2006. Hasil kajian disajikan sebagai berikut; 1). Aspek pemerintahan mencakup misi dan tujuan, pelibatan stakeholder, dan kepemimpinan masih perlu perbaikan dalam skala luas; 2). Aspek praktik manajemen mencakup struktur dan budaya organisasi, perencanaan, kepegawaian, pengembangan program, prosedur administratif, sistem informasi, dan pelaporan program masih perlu perbaikan dalam skala luas; 3). Aspek sumberdaya manusia mencakup pengembangan SDM, pengelolaan SDM, organisasi kerja masih perlu banyak perbaikan; 4). Aspek sumberdaya dan pengelolaan keuangan mencakup pengelolaan anggaran/keuangan, pelaporan keuangan dan akuntansi, diversifikasi dasar pendapatan/pengembalian biaya perlu perbaikan pada aspek tertentu; 5). Aspek penyediaan layanan mencakup kepemilikan/komitmen stakeholder, pengkajian, pemasaran dan peningkatan kesadaran perlu perbaikan dalam skala luas; 6). Aspek hubungan eksternal mencakup hubungan dengan para stakeholder, kerjasama dengan organisasi lain/pengembangan jaringan, kerjasama antar instansi, dan hubungan dengan masyarakat dan media masih perlu banyak perbaikan. Hasil penilaian kinerja Dinas tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan diperoleh skor rata-rata enam aspek adalah 2,8. Hal ini berarti bahwa dinas kehutanan Kabupaten Siak dalam mengelola DAK DR masih perlu perbaikan dalam skala luas. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki adalah pemerintahan, sumberdaya manusia, dan hubungan eksternal. Penentuan strategi pengelolaan DAK DR dilakukan dengan metode partisipatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis A’WOT yakni integrasi antara analytical hierarchy process (AHP) dengan analisis SWOT (strengths, weaknesess, opportunities, dan threats). Hasil AHP tersebut menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas dengan dukungan pemerintah dan memanfaatkan teknologi yang tersedia merupakan alternatif kebijakan yang memiliki bobot tertinggi (0,346) dan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan DAK DR. Pertimbangan utama stakeholder memprioritaskan kebijakan ini adalah bahwa realisasi kebijakan ini akan mendorong kinerja dinas dan dapat menjadi faktor pendorong pelaksanaan tiga alternatif kebijakan lainnya. Pengembangan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK DR secara terpadu merupakan prioritas kebijakan kedua. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertama sehingga sinergi dalam meningkatkan kinerja Dinas dan peningkatan penyerapan DAK DR. Prioritas kebijakan ketiga dan keempat adalah Penentuan status lahan dan penegakan hukum tata guna lahan (0,199) dan pelibatan pengusaha dan masyarakat dalam proses pengelolaan DAK DR mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kedua kebijakan ini diharapkan mendukung dan sinergi dengan kebijakan prioitas utama. Prioritas strategi pengelolaan DAK DR di Kabupaten Siak adalah peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Kehutanan selaku pengelola DAK DR dengan dukungan pemerintah dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Prioritas kedua adalah pengembangan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK DR secara terpadu merupakan prioritas kebijakan kedua. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertama sehingga sinergi dalam meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan peningkatan penyerapan DAK DR. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelolaan DAK DR yang lebih efisien dan efektif sehingga tujuan kegiatan RHL dapat terwujud. Meningkatkan kapasitas Dinas Kehutanan Kabupaten Siak melalui peningkatan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kompetensi dinas. Selain itu perlu menempatkan staf teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Menerapkan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung kegiatan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Siak secara terpadu sehingga setiap kegiatan dapat diakses oleh semua stakeholder baik lokal, regional, nasional, maupun internasional