Perencanaan proyek sistem manajemen sampah tanpa temapt pembunagan akhir (studi kasus di tpa bantar gebang dki jakarta)

Program kebersihan ditekankan pada pengelolaan sampah domestik maupun sampah kegiatan industri/kegiatan agar tidak terjadi pencemaran. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta sampai saat ini masih menggunakan sistim sanitary landfill yang membutuhkan lahan yang luas serta teknologi yang memadai agar tidak terjadi pencemaran. Teknologi pengolahan sampah perkotaan yang ada sekarang ini hampir seluruhnya melibatkan landfills atau TPA (tempat pembuangan akhir). Lokasi pembuangan akhir sampah dari DKI Jakarta berada di Bantar Gebang Bekasi dimana saat ini kondisinya sudah hampir penuh disamping itu daerah sekitarnya sudah berkembang menjadi permukiman sehingga karena pengelolaannya yang kurang sempurna menimbulkan protes dari masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu teknologi yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah sampah tersebut. Sampah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang menuntut penanggulangan dengan biaya yang tidak sedikit. Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bertugas untuk menanggulangi masalah persampahan di DKI Jakarta membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukan kerjasama dalam hal penanganan sampah. Saat ini konsorsium asing yang dibentuk akan bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta untuk membangun suatu sistem penanganan sampah yang dikenal dengan sistem manajemen sampah tanpa TPA. Sistem ini merupakan suatu teknologi baru yang dapat diaplikasikan sebagai alternatif teknologi untuk mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta. Untuk menerapkan teknologi ini diperlukan suatu keputusan investasi yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria investasi. Kegiatan investasi memerlukan sumberdaya yang terbatas dan langka berupa alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan. Kegiatan investasi tersebut juga memiliki resiko ketidakpastian dimasa mendatang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko yang dihadapi. Perencanaan ini mencakup perencanaan proyek yang akan mengkaji proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA agar siap diaplikasikan. Perencanaan proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA dengan pendekatan studi kasus di DKI Jakarta bertujuan untuk 1). Membuat perencanaan proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA dilihat dari aspek teknologi, aspek pasar, aspek legalitas, aspek sumberdaya manusia dan manajemen organisasi, 2). Menentukan aspek teknis yang perlu diperhatikan sebagai pendukung perencanaan proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA, 3). Menentukan besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut, 4). Menghitung dan menganalisa kriteria investasi berdasarkan proyeksi penjualan dan biaya yang terjadi selama umur investasi dan 5). Menentukan periode pengosongan TPA yang ideal untuk diterapkan di DKI Jakarta sesuai dengan produksi sampah DKI Jakarta. Dalam penyusunan penelitian ini, melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan wawancara, bench marking dan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi. Analisa yang dilakukan bertujuan untuk mengamati aspek pasar, aspek teknis, aspek sumber daya manusia dan organisasi, aspek legal serta aspek finansial. Analisa beberapa aspek tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber. Tanah organik hasil pengolahan sampah yang dilakukan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, menambah ketebalan lapisan olah tanah (top soil), menambah ketebalan dan volume tanah pada cekungan-cekungan landscape, merehabilitasi tanah kegaraman, campuran tanah urug, memulihkan kerusakan lahan bekas tambang dan lain-lain. Pengkajian aspek teknologi menunjukkan teknologi sistem manajemen sampah tanpa TPA sangat baik untuk diterapkan di TPA Bantar Gebang dan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Hal ini beragamnya produk dan tingginya nilai tambah yang dihasilkan dalam produk pengolahan sampah tersebut. Lokasi pembangunan proyek yaitu di dalam TPA Bantar Gebang. Lokasi di TPA Bantar Gebang sangat mungkin dilakukan karena jumlah luas lahan yang memadai dan kondisi masyarakat sekitar TPA sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar TPA. Diharapkan pembangunan pabrik pengolahan sampah tidak akan mendapat penolakan terhadap warga di sekitar TPA. Pada tahun 2003 produksi sampah di DKI Jakarta berjumlah 25.176 m3 sampah setiap harinya. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan produksi sampah sebesar 1,88 persen menjadi 25.650 m3 sampah setiap harinya. Jumlah sampah yang diproduksi di DKI Jakarta, 80 persen diantaranya masuk kedalam tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang Bekasi. Sampah yang masuk kedalam TPA sebanyak 10 persen akan diambil oleh pemulung untuk dijual kembali. Volume sampah yang masuk juga akan mengalami penyusutan sebanyak 50 persen akibat proses pemadatan yang dilakukan oleh pengelola TPA dengan menggunakan alat-alat berat yang tersedia. Dari total volume sampah yang masuk hanya 40 persen saja yang ada di TPA dan diolah berdasarkan sanitary land fill. Kapasitas pengolahan sampah untuk periode pengosongan 2 tahun sebesar 25.768 m3 sampah setiap harinya, untuk periode pengosongan 4 tahun jumlah sampah yang diolah sebesar 18.673 m3 dan untuk periode pengosongan 6 tahun sebesar 16.596 m3. Jumlah sampah yang akan diolah akan menentukan kebutuhan sistem pengolahan yang juga akan menentukan jumlah mesin dan alat berat yang diperlukan untuk masing-masing periode pengosongan. Penentuan jumlah mesin dan alat berat akan mempengaruhi biaya investasi masing-masing periode pengosongan. Dilihat dari aspek pasar Stok pupuk di pasaran Indonesia hanya ada sekitar 300 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan pupuk saat ini sekitar 350-400 ribu ton. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat peluang bagi pupuk organik (kompos) yang diproduksi perusahaan untuk memenuhi kekurangan pasokan pupuk anorganik yang mencapai 50–100 ribu ton. Dengan melihat kecendrungan pola konsumsi masyarakat yang menginginkan berkurangnya penggunaan pupuk anorganik dalam proses budidaya maka peluang pasar untuk pupuk organik (kompos) sangat besar. Total produksi kompos di Indonesia saat ini baru mencapai sekira 10 persen dari potensi kebutuhan pertanian dalam negeri, yang diperkirakan mencapai 11 juta ton/tahun. Peluang pemasaran kompos dan tanah organik sangat terbuka. Kompos dari bahan organik sampah pasar bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, serta reklamasi lahan bekas penggalian tambang, seperti tambang timah, emas dan lain-lain. Struktur tanah pertanian khususnya sawah untuk tanaman padi dan sayuran yang sejak berpuluh-puluh tahun menggunakan pupuk nonorganik (Urea, KCI, SP-36) atau bahan kimia lainnya, kini sudah rusak. Akibat pemakaian bahan kimia terus menerus menurunkan populasi mikroba yang berfungsi mengurai, menyuburkan dan memperbaiki struktur tanah. Untuk tanaman padi, sayuran dan buah-buahan pemakaian pupuk kimia, dan obat-obatan secara terus menerus akan meninggalkan residu bahan kimia pada produk (beras, sayuran dan buah-buahan). Residu bahan kimia tersebut bila dikonsumsi terus menerus berdampak tidak baik bagi kesehatan. Dalam mendirikan suatu sistem manajemen sampah tanpa TPA di DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah propinsi DKI Jakarta. Pihak swasta akan bekerjasama dengan pemda DKI dalam bentuk penanganan sampah bersama-sama. Aspek legal dalam pendirian proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA berupa nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah dan mitra swasta dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan Gubernur (SK Gubernur). Bentuk perusahaan yang dipilih untuk menjalankan sistem ini adalah perseroan terbatas (PT). Dipilihnya perseroan terbatas dengan beberapa pertimbangan, yaitu tanggung jawab yang terbatas, kontinuitas perusahaan yang terjamin, pemindahan hak dapat dilakukan dengan mudah, mudah dalam memperoleh tambahan modal untuk perluasan usaha dan manajemen yang baik. Periode pengosongan TPA selama 2 tahun akan menggunakan tenaga kerja yang lebih besar dari periode lainnya. Hal ini disebabkan jumlah sampah yang harus diolah setiap harinya pada periode 2 tahun paling tinggi. Jumlah sampah diolah yang besar berdampak pada kenaikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan terutama untuk tenaga kerja langsung. Total pendapatan tertinggi terdapat pada periode 6 tahun yaitu sebesar Rp. 184.120.782.700. Jumlah pendapatan yang ini disebabkan bahwa pada periode pengosongan TPA selama 6 tahun memiliki jumlah sampah yang harus diolah selama periode operasi pabrik yang mencapai 40.915.729 m3 sampah. Total biaya investasi yang harus dikeluarkan dihitung berdasarkan kebutuhan mesin dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasional. Pada periode pengosongan TPA selama 2 tahun memerlukan biaya investasi yang paling besar karena harus membeli peralatan yang lebih besar pula dengan biaya investasi sebesar Rp. 79.603.038.700. Biaya investasi yang paling kecil ditunjukkan pada periode pengosongan TPA selama 6 tahun yaitu sebesar Rp. 54.758.350.000. hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mesin dan alat berat untuk periode 6 tahun lebih sedikit bila dibandingkan periode 2 tahun dan 4 tahun. Biaya operasi untuk periode 2 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu sebesar Rp. 4.330.852.000,- hal ini dikarenakan jumlah volume sampah yang harus diolah juga besar karna menggunakan mesin dan alat berat dengan jumlah yang lebih banyak sehingga biaya pengoperasiannyapun juga tinggi. Untuk periode pengosongan TPA selama 6 tahun memiliki biaya operasional yang paling kecil yaitu sebesar Rp. 2.895.419.000,-. Berdasarkan hasil perhitungan NPV untuk masing-masing periode pengosongan TPA memiliki nilai NPV yang positif hal ini berarti bahwa pendirian proyek sistem manajemen sampah tanpa TPA untuk masing-masing periode pengosongan layak dilaksanakan. Berdasarkan analisa keuangan yang dilakukan dengan periode pengosongan TPA selama 2 tahun, 4 tahun dan 6 tahun memberikan nilai IRR yang lebih besar daripada discount factornya (13,36 %). Hal ini menunjukkan bahwa jika proyek dijalankan dengan periode 2 tahun maka perusahaan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada discount factornya yaitu sebesar 16, 73 persen atau lebih besar 3,37 persen. Untuk periode pengosongan 4 tahun perusahaan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada discount factornya yaitu sebesar 22,63 persen atau lebih besar 9,27 persen. Untuk periode pengosongan 6 tahun perusahaan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada discount factornya yaitu sebesar 23,57 persen atau lebih besar 10,21 persen. Hal ini berarti bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan. Berdasarkan kriteria investasi periode pengosongan TPA 6 tahun layak dipilih untuk dioperasikan dibandingkan dengan periode pengosongan TPA lainnya. Hal ini ditunjukkan pada nilai NPV yang lebih besar daripada nilai NPV periode lainnya yaitu 19.235.613.101. Nilai IRR periode pengosongan TPA periode 6 tahun juga menunjukkan nilai tertinggi yaitu 23,57 persen dimana perusahaan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada discount factornya yaitu sebesar 23,57 persen atau lebih besar 10,21 persen. Dan tingkat pengembalian ini lebih besar daripada periode pengosongan yang lainnya. Berdasarkan nilai payback period, menunjukkan bahwa periode pengosongan 6 tahun memiliki periode pengembalian modal yang tercepat yaitu 3,14 tahun dibandingkan dengan periode pengosongan lainnya. Nilai profitability index periode 6 tahun juga menunjukkan niali tertinggi dibandingkan dengan periode pengosongan TPA yang lain yaitu sebesar 1,351