TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)

2017ABSTRAK \ud KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH (B111 13 706), dengan judul \ud ???Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak \ud Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. \ud 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj) Dibawah bimbingan Bapak H. M. Said karim, Selaku \ud Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa , Selaku Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana materil \ud dan pidana formil terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi \ud Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj) dan \ud untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap \ud pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha \ud Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj). \ud Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkep. Untuk mencapai \ud tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian \ud pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap \ud Hakim Pengadilan Negeri Pangkep. \ud Data Sekunder diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku dan \ud dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah lainnya. \ud Data Primer dikumpulkan dengan jalan wawancara langsung dengan Hakim \ud Pengadilan Negeri Pangkep. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara \ud kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. \ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada Perkara Nomor \ud 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj Penerapan Pidana Materil menurut penulis kurang tepat, \ud karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 \ud huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan \ud niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang \ud Minyak dan Gas Bumi dan Dalam penyusunan dakwaan, penulis berpendapat jaksa \ud penuntut umum telah keliru. 2) Berdasarkan apa yang terungkap di dalam \ud persidangan, menurut penulis putusan majelis hakim adalah kurang tepat. Majelis \ud hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 53 huruf d Undang-undang \ud Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi bukan pasal 53 huruf c Undang-\ud undang Nomor 22 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga putusan hakim dapat \ud dikatakan keliru