Peran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Majelis Ulama Indonesia (1975-1981)

Peran Haji Abdul Malik Karim Amrulah (Hamka) tidak terlepas dari kepemimpinannya yang mampu mengubah pandangan negatif berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Perjalanan hidup Hamka; (2) Mengapa dibentuknya MUI dan bagaimana terpilihnya Hamka sebagai ketua umum MUI; (3) Mengetahui bagaimana kepemimpinan Hamka di MUI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, berdasarkan metodenya Kuntowijoyo. Metode sejarah memiliki 5 tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, Verivikasi, interpretasi dan penulisan. Hasil penelitian menunjukan: (1) Hamka sejak kecil sudah diajarkan ilmu agama oleh Ayahnya, saat besar pemikiran tokoh agama di Jawa, Mekah dan Mesir mempengaruhi pemikirannya. Kekaguman terhadap Mesir membuatnya menjadi penyebar kebudayaan Mesir di Indonesia. Kemampuan agamanya membawa Hamka dikenal oleh masyarakat dan pemerintah sebagai ulama hingga ia menjadi ulama penting dalam pembentukan MUI; (2) MUI dibentuk karena adanya pembatasan peran ulama dalam masalah agama saja. Perlunya sebuah peran baru bagi para ulama, pemerintah membentuk MUI sebagai wakil muslim se Indonesia. Hingga MUI terbentuk dalam Musyawarah Nasional I tanggal 21 sampai 27 Juli 1975. Musyawarah Nasiona I juga memutuskan Hamka sebagai ketua umum MUI secara aklamasi tanpa adanya calon ketua lain; (3) Selama kepemimpinan Hamka melakukan kebijakan intern dan kebijakan ekstern. Kebijakan yang lebih giat ia lakukan adalah kebijakan dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan tiga faktor yaitu berdasarkan permasalahan agama yang ada, fatwa yang dibuat untuk membantu kebijakan pemerintahan, dan fatwa yang dibuat karena keresahan umat terhadap Kristenisasi. Saat kepemimpinan Hamka, MUI mampu tumbuh berkembang dengan pesat dan keberadaan MUI telah memberikan manfaat bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia