KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kebijakan Pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede; 2) Peran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan Waduk Jatigede bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian diambil secara purposive yakni Kepala Bagian Pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Sosial dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang, dan Kepala Bagian Teknis Cipta Karya Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Pemerikasaan keabsahan data dengan teknik cross check. Teknik analisis data secara induktif meliputi reduksi data, unitasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede mengacu pada Peraturan Presiden tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Kemasyarakatan Waduk Jatigede. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani dampak sosial akbibat dibangunannya Waduk Jtaigede diantaranya adalah kebijakan ganti rugi, kebijakan relokasi, dan kebijakan penyediaan fasilitas umum. Sedangkan peran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan Waduk Jatigede adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan yang dilaksnakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu, kebijakan ganti rugi, kebijakan relokasi, dan kebijakan penyediaan fasilitas umum. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Waduk Jatiged