Tinjauan Yuridis Terhadap Hasil Keuntungan Sewa Menyewa Oleh Debitor Pailit Sebagai Pemberi Sewa atas Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia memiliki kekhasan dalam tidak dimaksudkan sebagai pemilik, tetapi bertujuan agar memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk penyerahan milik. Debitor dalam menjalankan usahanya biasanya akan memiliki utang, seperti dalam hal debitor ternyata memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor sendiri tidak sanggup untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa kebendaan menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan kepadanya. Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan salah satu kreditor atau debitor, maka debitor dapat dimohonkan pailit pada Pengadilan Niaga.Sebelum adanya putusan pailit, debitor demi menutupi sebagian utangnya akan menyewakan objek jaminan fidusianya kepada pihak lain. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Terdapat permasalahan terkait adanya pembagian hasil keuntungan sewa menyewa yang dilakukan debitor dengan penyewa baik saat sebelum dan sesudah putusan pailit, akankah menjadi hak penerima fidusia atau menjadi pembagian dalam harta pailit.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Pembahasan dalam penelitian bahwa saat sebelum putusan pailit dan saat sesudah putusan pailit, hasil keuntungan sewa menyewa akan menjadi hak penerima fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tidak mendapat perubahan status hukum meskipun objek telah berada di tangan penyewa