Tanggung Jawab Notaris Atas Data Palsu yang Menjadi Dasar Pembuatan Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Tersebut

Seorang Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, oleh karena itu, prosedur pembuatan akta oleh Notaris harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang yang khusus mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia. Notaris bertanggung jawab, baik secara Hukum Pidana, Perdata, maupun administratif. Tanggung jawab keperdataan seorang Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris adalah melalui penggantian biaya, ganti rugi, ataupun bunga. Notaris dapat dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa unsur-unsur dalam KUH Pidana terpenuhi. Akta otentik yang memuat data dari dokumen palsu tetap sah selama tidak batal demi hukum yang ditetapkan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan sejak keluarnya putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pembatalan tersebut berlaku surut (ex tunc), yakni sejak perbuatan hukum/ perjanjian tersebut dibuat