Rekrutmen Dan Penempatan Guru Sekolah Dasar (Sd) Dalam Perspektif Politik Pendidikan (Studi Kasus di SD Kramomongga, SD Inpres Kampung Kotam Distrik Fakfak Timur Tengah, dan SD Negeri Tanisapata Distrik Teluk Patipi di Kabupaten Fakfak).

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui proses rekrutmen guru SD yang ada di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, (2) mengetahui proses penempatan guru SD yang ada di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, (3) mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rekrutmen dan penempatan guru SD di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, (4) mengetahui cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam manajemen rekrutmen dan penempatan guru SD di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah: Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Fakfak, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) rekrutmen guru dilakukan melalui: a) seleksi CPNS, b) diangkat oleh kepala sekolah menjadi guru bantu, dan c) diangkat oleh dinas menjadi guru honor, (2) kendala pada proses rekrutmen guru yaitu: a) kebutuhan kuota tidak sesuai dengan kuota penerimaan CPNS yang diinginkan oleh instansi terkait, b) minat yang rendah untuk menjadi guru SD di daerah pelosok, c) kepala sekolah kurang berinisiatif dalam melaporkan kebutuhan guru, d) intervensi politik dan hubungan kekerabatan calon guru dengan pejabat pemerintah terkait, e) pengawas belum optimal dalam proses mensupervisi kebutuhan guru sekolah, (3) penyelesaian kendala pada proses rekrutmen dapat ditempuh melalui: a) Kepala Dinas Pendidikan tegas terhadap kemurnian tes CPNS atau guru kontrak, b) mengusulkan kuota penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhan instansi, c) pelatihan manajerial mengenai pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien, dan d) intervensi politik diserahkan kepada KPK (4) penempatan guru SD di Kabupaten Fakfak disesuaikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah yang ada, (5) kendala pada proses penempatan guru yaitu: a) penempatan tidak pas sasaran, b) tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, c) ada guru yang “main belakang”, kemudian meminta perubahan SK tugas yang sesuai keinginannya, dan d) penempatan menumpuk di kota, (6) penyelesaian masalah dalam proses penempatan guru dapat ditempuh melalui: a) pembenahan sistem untuk mencegah terjadinya kolusi, b) komitmen guru terhadap penempatan yang diterima, c) ketegasan Kepala Dinas dalam penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah, d) pemangku melaksanakan tupoksinya dengan baik