Implementasi Kebijakan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Yogyakarta, mengetahui hambatan implementasi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen Penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan Triangulasi, memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diambil untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik analisis melalui Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini berupa analisis Implementasi kebijakan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Yogyakarta melalui empat variabel implementasi Edward III. Pertama komunikasi, dalam penyampaian informasi belum jelas dan meluas, kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi berbeda, serta kurangnya pemahaman pihak sasaran akan informasi yang disampaikan. Kedua sumber daya. Dari sumber dana, implemantasi kebijakan ini telah cukup, dalam APBD dan swadaya masyarakat. Tetapi sumber daya manusia dalam hal jumlah pegawai implementor kebijakan ini masih kurang. Ketiga disposisi dimana keseriusan dan kesungguhan pelaksana kebijakan ini telah baik, karena prosedur rekruitmen dan insentif yang sesuai dengan ketentuan. Keempat Struktur Birokrasi, dalam hal struktur organisasi implementor, menunjukan pemisahan pekerjaan dan kinerja sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, tetapi SOP kebijakan ini belum tersusun. Dari hasil analisis, hambatan implementasi kebijakan ini yaitu komunikasi yang kurang jelas dan meluas, informasi yang tidak dipahami oleh beberapa impementor dan masyarakat, kurangnya pegawai implementor, dan SOP yang belum tersusun. Mengahadapi hambatan tersebut implementor kebijakan ini berancana akan kembali mengkomunikasikan kebijakan ini secara langsung kepada masyarakat, menambah pegawai dan mulai untuk menyusun SOP kebijakan Alat Pembatas Kecepatan