Refleksi Historis Pendidikan Khusus di Jawa

Tujuan penelitian ini meliputi: mendeskripsikan perkembangan pendidikan khusus dalam dimensi kausalitas, filosofis-edukatif, psikologis, kontribusi edukatif, dan peran swasta dalam mengoptimalkan penyandang cacat pada masa awal kemerdekaan Indonesia di Jawa; menemukan implikasi edukatif gerakan wajib belajar 6 tahun terhadap pendidikan khusus di Jawa; menemukan makna filosofis-edukatif, psikologis, dan kontribusi edukatif perubahan pendidikan khusus dari eksklusif ke inklusif di Jawa; serta menemukan falsafah-edukatif yang mendasari perubahan pendidikan khusus di Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan: 1) tahap pengumpulan sumber (heuristik) di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan empat (4) Perguruan Tinggi, Perpustakaan Yayasan ‘Asih Budi’, serta sumber personal dari orang-orang pelaku atau pemerhati pendidikan khusus yang telah berpengalaman di antara tahun 1950 sampai 1990; 2) tahap pengkategorian sumber dan kritik sumber; dan 3) tahap penafsiran dan penyajian: penafsiran sebagai tahap analisis dan penyajian sebagai tahap sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan khusus di wilayah Jawa adalah sebagai berikut. 1)Pertama, pada awal kemerdekaan Indonesia berdiri Rehabilitasi Centrum di Surakarta yang diprakarsai Dr. Suharso. Lembaga itu bersifat khusus untuk merehabilitasi penyandang cacat tubuh, khususnya akibat korban perang revolusi kemerdekaan. Lembaga pada masa itu terutama diperuntukkan tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Lembaga dalam bentuk terpisah untuk intensitas layanan program kompensatoris, dasar filosofinya agar penyandang cacat mampu berperan di masyarakat, secara psikologis didominasi aspek keterampilan, dan peran lembaga swasta lebih dominan. 2) Kedua, gerakan wajib belajar 6 tahun sebagai momentum perubahan gerakan awal menuju inklusif dengan rintisan model terpadu bagi tunanetra. Keterpaduan itu dilanjutkan dengan memperluas cakupan kepada anak-anak unggul dan anak-anak berkesulitan belajar spesifik atau Disfungsi Minimal Otak (DMO). 3)Ketiga, perubahan pendidikan khusus secara filosofis-edukatif adalah perubahan yang berorientasi menuju pandangan humanisme. Secara psikologis, mendorong peserta-didik berkebutuhan khusus mengembangkan seluruh aspek kepribadian. Perkembangan itu diperlukan kebebasan dan suasana demokrasi, sehingga pendidikan khusus berkontribusi terhadap kebebasan dan demokrasi bagi semua peserta-didik dalam menempuh pendidikan. 4) Keempat, falsafah-edukatif yang mendasari perubahan pendidikan khusus cenderung berakar dari filosofi pragmatisme-eksistensialisme menuju humanisme. Esensinya bahwa peserta-didik berkebutuhan khusus tetap diakomodir kebutuhan kompensatoris. Kebutuhan itu masih perlu lembaga sekolah khusus, jika kondisinya telah berkembang mampu melakukan akomodasi dengan budaya masyarakat dipersilahkan progressive ke lembaga sekolah umum. Dengan demikian, refleksi historis pendidikan khusus di Jawa ini menyarankan teori “self-akomodatif-transformatif-edukatif”. Dalam implementasi diperlukan lembaga pendidikan khusus dengan tiga altermatif sistem kelembagaan, yaitu lembaga sekolah khusus sumber kompensatoris, sekolah umum terpadu sebagian, dan sekolah umum terpadu penuh/inklusif