Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) keterlaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan yang diimplementasikan, yaitu tentang: standar kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, proses belajar mengajar dari aspek pendekatan dan pola, evaluasi, dan sertifikasi; (2) persetujuan pada beberapa materi usulan kebijakan pendidikan kejuruan, yaitu tentang: kerja sama pendidikan dan pelatihan, pembiayaan praktek dan uji kompetensi untuk sertifikasi, ketentuan tentang kurikulum pendidikan dan pelatihan, pembukaan lapangan kerja sesuai potensi daerah, program diklat dan kaitannya dengan pasar kerja, dan pembentukan lembaga sertifikasi daerah; dan (3) deskripsi naskah penelitian kebijakan pendidikan kejuruan. Penelitian ini menggunakan metode survei, mengadaptasi metode Dunn, dilakukan dalam 5 langkah, yaitu: (1) perumusan masalah, (2) peramalan, (3) rekomendasi, (4) pemantauan, dan (5) evaluasi. Data yang diperlukan adalah tentang keterlaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan dan persetujuan usulan kebijakan pendidikan kejuruan. Sebagai sumber data adalah: siswa SMK, pengurus komite sekolah SMK, guru program keahlian di SMK, pengelola SMK, pejabat Dinas Pendidikan, pengurus Dewan Pendidikan dan anggota DPRD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengisian kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan, penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengambilan sampel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan dengan teknik stratified cluster sampling, diambil 75 SMK dari jumlah 147 SMK negeri dan swasta di DIY. Data dianalisis secara kualitatif menurut metode Miles dan Huberman yang meliputi tiga langkah, yaitu: perangkuman dan reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan/verifikasi. Hasil penelitian diperoleh Deskripsi Naskah Penelitian Kebijakan (Policy Study Paper Description) pendidikan kejuruan dan pelatihan berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yaitu: (1) implementasi kebijakan tentang : standar kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, proses belajar mengajar dari aspek pendekatan dan pola, evaluasi, dan sertifikasi kewenangan memberi ijazah dan sertifikat uji kompetensi; dan (2) persetujuan usulan kebijakan tentang: kerja sama pendidikan dan pelatihan, pembiayaan praktek dan uji kompetensi untuk sertifikasi, pembukaan lapangan kerja sesuai potensi daerah, program diklat dan kaitannya dengan pasar kerja, dan pembentukan lembaga sertifikasi daerah