LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN DI PENDIDIKAN MENENGGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI(DIKMENTI) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan Analisis Trend Data Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, kita dapat memprediksi bahwa Angka Partisipasi Kasar PAUD baik nonformal dan formal akan mencapai angka maksimal pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghapus buta huruf dan angka telah berada pada jalur yang benar. Namun tentu saja 2022 merupakan kurun waktu yang terlalu lama untuk mencapai hal tersebut dilihat dengan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pemberian bantuan, monitoring dan evaluasi pada program-program atau kebijakan yang telah diimplementasikan juga sangat penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dapat juga berkaitan dengan penggunaan dana bentuan yang telah turun baik dana operasional, pengembangan, maupun pembangunan lembaga sehingga dana bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan maksud pada saat bantuan tersebut diberikan, tidak adanya penyelewengan dana, dan selalu menuntut adanya transparansi penggunaaan dana tersebut. Monitoring dan evaluasi pada kebijakan yang telah diimplementasikan juga mempermudah pengawasan dan perbaikan pada implementasi selanjutnya dengan berpegang pada hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain kuantitas, kualitas tentunya juga merupakan hal yang sangat penting. Karna itu perlu adanya standarisasi pada setiap lembaga sehingga kualitas setiao lembaga memang benar-benar mampu memberikan pendidikan pada anak usia dini secara benar. Hal ini dapat dilakukan dengan pendampingan akreditasi, tentunya hal ini dilakukan dinas daerah terkait untuk melakukan pendampingan dan membantu lembaga-lembaga yang hendak mengajukan akreditasi. Pendampingan ini dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan borang sampai dengan menyampaikan borang tersebut ke pusat. Hendaknya pendampingan yang dilakukan bukan hanya pada lembaga-lembaga yang ingin mengajukan akreditasi, tapi juga ke semua lembaga yang belum terakreditasi. Kebanyakan lembaga tidak berani mengajukan akreditasi karena kurang percaya pada kualitas lembaganya dan merasa belum memenuhi syarat. Dinas terkait harus mampu merangkul serta memberikan motivasi dan juga informasi sehingga pengajuan akreditasi dapat dilakukan