PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO

2017INTISARI \ud Sri Jusnaeni, Nomor Pokok E 121 13 008, Program studi Ilmu Pemerintahan, \ud Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu \ud Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : ???PERAN \ud PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN \ud DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO ??? di bawah \ud bimbingan Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si dan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si \ud Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana \ud Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan \ud Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan parameter yang di gunakan yaitu \ud penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana serta bagaimana menfasilitasi \ud pemasaran hasil-hasil pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Petani. \ud Tipe penelitian digunakan adalah tipe penelitian analisis deskriptif yaitu \ud suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara \ud sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang \ud pengelolaan sektor pertanian yang difokuskan pada pengelolaan sektor \ud pertanian Hortikultura (Sayuran) di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. \ud Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara analisis data, wawancara, \ud dan observasi dilapangan. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam \ud penyuluhan belum optimal ke masyarakat karena pertemuan rutin tidak \ud terselenggara dengan baik dan juga terdapat keterbatasan penyuluh. Dilihat \ud dari penyediaan sarana dan prasarana yaitu kurangnya ketersediaan \ud infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak merata serta adanya \ud keterbatasan anggaran. Sedangkan dalam menfasilitasi pemasaran hasil \ud pertanian sebagian besar petani mengelolah sendiri hasil pertanian \ud (Hortikultura) dan metode pemasaran sangat bervariasi yaitu dari petani ke \ud pasar lokal, petani ke pedagang pengumpul dan langsung diantar keluar \ud daerah, serta adanya monopoli harga yang tidak menentu