EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA

2017Ahmad Rizaldy ( B 11110170), Efektivitas Penanganan Tindak Pidana\ud Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di\ud Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH.,\ud M.si. sebagai pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Sebagai\ud pembimbing II.\ud Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah\ud sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil\ud dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana\ud penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai\ud instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana\ud dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.\ud Kebijakan hokum pidana mengandung arti bagaimana\ud mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangundangan\ud yang baik. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana\ud pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu, bentuk-bentuk tindak\ud pidana Pemilu dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya di\ud Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis (library\ud research), yaitu mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahanbahan\ud hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat\ud peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan,\ud ditemukan bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia\ud diantaranya merupakan tindak pidana. Pengaturan hokum mengenai\ud tindak pidana Pemilu ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun\ud 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPR yang dibagi\ud dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana Pemilu yang digolongkan\ud sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291.\ud Sedangkan tindak Pidana yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal\ud 292 sampai dengan Pasal 231 beserta segala kualifikasinya