GERAKAN SOSIAL SERIKAT BURUH DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM (STUDI: KOTA MAKASSAR 2015)

2016ABSTRAK \ud \ud RAMLAH WIJAYANTI (E 111 11 273), dengan judul skripsi Gerakan \ud Sosial Serikat Buruh Dalam Mempengaruhi Kebijakan Upah Minimum \ud (Studi : Kota Makassar 2015). Dibimbing oleh: pembimbing I \ud Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si dan pembimbing II A. Ali Armunanto, \ud S.Ip, M.Si \ud \ud \ud Tuntutan upah yang layak merupakan salah satu persoalan yang \ud menjadi gerakan buruh hari ini. Adanya peran pemerintah dan penguasa \ud yang juga terlibat dalam persoalan kenaikan ataupun penurunan upah \ud telah memberikan posisi penting bagi pergerakan buruh hari ini. Jika \ud dianalisis lebih jauh, kondisi ini telah membawa dampak bahwa persoalan \ud kenaikan/penurunan upah tidak hanya dapat dipandang sebagai \ud persoalan kesejahteraan buruh semata. namun gerakan yang dilakukan \ud oleh serikat buruh juga bernilai politis. Dalam hal ini, perspektif ekonomi \ud politik dianggap mampu menggambarkan pertentangan-pertentangan \ud yang terjadi sehingga membawa arah dan peran gerakan serikat buruh \ud hari ini. \ud Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis (1) \ud peran serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan Upah Minimum \ud Kota (UMK) Makassar dan (2) tarik menarik kepentingan dalam \ud penetapan UMK Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif \ud kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di \ud Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data \ud primer dan data sekunder. Data primer atau data utama berupa hasil \ud wawancara dengan informan dan data sekunder atau data pendukung \ud berupa buku, jurnal, artikel, dan internet. Informan terdiri atas empat \ud orang. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan para \ud informan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles \ud dan Haberman. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran serikat buruh dalam \ud perspektif ekonomi politik kelembagaan, yaitu sebagai aktor yang mewakili \ud pekerja dalam Dewan Pengupahan Kota Makassar, Lembaga Kerja Sama \ud Bipartit, dan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam rangka \ud memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota Makassar baik sebelum \ud penetapan UMK maupun setelah penetapan UMK. Selain itu, Serikat \ud buruh di Kota Makassar sebagai kelompok kepentingan melakukan aksi \ud demonstrasi guna menuntut kenaikan UMK. Saluran-saluran kelompok \ud kepentingan merupakan kekuatan utama serikat buruh dalam \ud mempengaruhi kenaikan UMK Makassar. Bahkan sampai setelah proses \ud penetapan UMK Makassar, serikat buruh memiliki peran yang penting \ud dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap perusahaan \ud yang belum melaksanakan besarnya nilai UMK yang baru. (2) Bentuk tarik \ud xiii \ud \ud \ud \ud menarik kepentingan dalam penetapan UMK, yaitu kepentingan serikat \ud buruh fokus pada kesejahteraan buruh/pekerja sehingga meinginginkan \ud kenaikan UMK yang signifikan, sedangkan kepentingan pihak Apindo \ud terletak pada pengaruh UMK terhadap kinerja perusahaan. Tarik menarik \ud kepentingan tersebut membawa dampak pada peran pemerintah sebagai \ud aktor penengah. \ud \ud Kata kunci : Gerakan Sosial, Serikat Buruh, Ekonomi politik, Upah \ud Minimu