TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI PERAIRAN INDONESIA

2016Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI PERAIRAN INDONESIA. Dibimbing oleh Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H. dan Dr. Marthen Napang S.H., M.H., M.Si.\ud Laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi sebab tiga perempat permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan suatu negara dengan negara lainnya. Luasnya wilayah cakupan laut, mengharuskan adanya pengaturan hukum yang berskala internasional. Setelah melalui berbagai perjalanan panjang dalam merumuskannya, akhirnya pada tahun 1982 lahirlah suatu produk hukum dasar dalam pengaturan hukum laut internasional yakni United Nation Convention On Law of Sea atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982.\ud Salah satu objek yang diatur dalam UNCLOS adalah terkait kabel dan pipa bawah laut. Dalam penelitian ini, pengaturan pada UNCLOS dan penataan pada hukum nasional menjadi fokus utama pembahasan dari permasalahan.\ud Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait kabel dan pipa bawah laut, terdapat pada seluruh zona maritim dalam UNCLOS yakni, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Selain itu juga diatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penerapan pasal yang berhubungan dengan kabel dan pipa bawah laut.Sementera itu dalam yurisdiksi hukum nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menagatur terkait penataan kabel dan pipa bawah laut yakni, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen. Selain itu terdapat peraturan sektoral yang juga mengatur kabel dan pipa bawah laut yakni, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut.\ud Kata kunci: Penataan, Kabel dan Pipa Bawah Laut, Perairan Indonesi