TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERIZINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/PN.MKS)

2016MUH FAIZAL AL FITRAH (B111 12 134), TINJAUAN YURIDIS\ud TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM HUBUNGANNYA\ud DENGAN PERIZINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2015/PN\ud Mks), dibimbing oleh Bapak SYUKRI AKUB sebagai Pembimbing I dan\ud Bapak ABD ASIS sebagai Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana\ud materiil terhadap tindak pidana perikanan dalam hubungannya dengan\ud perizinan dalam putusan No. 907/Pid.B/2015/PN Mks dan untuk\ud mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan\ud dalam perkara pidana No. 907/Pid.B/2015/PN Mks. \ud Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kota Makassar Sulawesi\ud Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memperoleh\ud data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari\ud kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundangundangan\ud yang\ud berkaitan\ud dengan\ud masalah\ud tersebut,\ud serta\ud mengambil\ud data\ud \ud secara\ud langsung\ud dari\ud sebuah\ud putusan\ud pengadilan\ud yang\ud berupa\ud wawancara\ud \ud kepada\ud \ud hakim yang terkait dalam menangani kasus tindak pidana\ud perikanan dalam hubungannya dengan perizinan. \ud Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa\ud (1) Berdasarkan putusan perkara No. 907/Pid.B/2015/PN Mks\ud menyatakan bahwa terdakwa Saddang telah terbukti secara sah dan\ud meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana\ud yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-undang No.45\ud Tahun 2009 tentang perikanan , Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No.45\ud Tahun 2009 tentang perikanan dan Pasal 98 Undang-undang No.45\ud Tahun 2009 tentang perikanan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta\ud hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. (2) Putusan\ud hakim pada perkara pidana No.907/Pid.B/2015/PN MKS telah sesuai\ud karena terdakwa telah mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),\ud Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB)\ud tetapi sudah habis masa berlakunya dan hal yang meringankan bahwa\ud terdakwa belum pernah dihukum