ASPEK HUKUM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

2016Ahmad Suhail, B111 10 482, dengan judul skripsi ???Aspek Hukum\ud Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar??? Makassar, Penulisan\ud Hukum (Skripsi), 2015.\ud Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sejauh mana\ud implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29\ud undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah kota\ud Makassar yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kendala-kendala yang\ud dihadapi pemerintah kota dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di\ud wilayah kota Makassar, serta solusinya.\ud Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat\ud deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Kantor Pemerintah Kota Makassar.\ud Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer\ud diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh\ud melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah\ud pendekatan model dengan interaktif.\ud Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi\ud ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang\ud nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di Kota Makassar yang\ud dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar yaitu dengan penyusunan Perda\ud RTRW Kota Makassar sebagai petunjuk pelaksanaan pengganti Perda RTRW\ud Kota Makassar tahun 2005-2015 yang sudah tidak relevan dengan\ud perkembangan pembangunan nasional saat ini. Wujud dari koordinasi\ud penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal proporsi\ud ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total wilayah Kota yaitu berupa\ud perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang kota. Hal tersebut dapat\ud diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kota, masyarakat, swasta,\ud dan bersama organisasi non pemerintah.\ud Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26\ud Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Makassar oleh Pemkot Makassar,\ud masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu pemerintah dengan Raperda-nya\ud terus berupaya untuk meningkatkan kekurangan RTH dengan berbagai strategi\ud khusus. Mengingat bahwa luas Kota yang tidak dapat bertambah luas, maka\ud pemerintah lebih mengoptimalisasikan penyelenggaraan penertiban,\ud pengawasan pemanfaatan ruang, evaluasi, penanganan, dan perizinan yang\ud lebih ketat