TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI NEGARA

2016Nurjihad Aifah, B11109434. Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Negara. Dibimbing oleh dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Kasman Abdullah.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan komisi negara melalui keputusan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk mengetahui eksistensi komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.\ud Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute Approach. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian ini. Bahan yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan.\ud Hasil Penelitian meninjukkan bahwa untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat secara melembaga dalam rangka percepatan proses transisi dalam kehidupan demokrasi. Pembentukan LNS untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan sosial melalui proses demokratisasi karena makin kompleksnya masalah ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan. Selain itu, keberadaan Komisi Negara tersebut dikarenakan tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sulit diberantas; Tidak independennya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain; Ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN; dan adanya tekanan lembaga-lembaga internasional. Kemudian Eksistensi Pembentukan Komisi Negara Melalui Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berpotensi menimbulkan sengketa lembaga Negara dikarenakan adanya kemiripan kewenangan diantara lembaga tersebut dan lembaga yang telah ada. Baik yang berada dalam kekuasaan eksekutif itu sendiri, legislatif, dan yudisial. Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan kewenangan tersebut adalah eksekutif murni, akan tetapi secara umum, lembaga Negara pembantu yang berbentuk komisi biasanya memiliki kewenangan semi-legislatif, semi-eksekutif, maupun semi-yudisial.\ud Kata Kunci: Keputusan Presiden, Komisi Negara, Pemerintahan