TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN UNDANG ??? UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

2016ANDI ARDIAN SYAHRUDDIN, B 111 10 414, Tinjauan Yuridis\ud Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik\ud Di Kota Makassar Berdasarkan Undang ??? Undang Nomor 2 Tahun\ud 2011 Tentang Partai Politik.(Dibimbing oleh AminuddinIlmar selaku\ud Pembimbing I dan Kasman Abdullah selaku Pembimbing II). \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan\ud pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Politik di\ud Kota Makassar.Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui\ud konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi\ud masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar. \ud Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik\ud pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan.Data\ud dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data\ud sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan\ud yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif.Penelitian\ud ini dilakukan di DPD II Partai Golkar Kota Makassar, DPC Partai\ud Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar, dan DPC Partai\ud Demokrat Kota Makassar. \ud Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, partai-partai politik di\ud Kota Makassar merumuskan program kerja terkait pendidikan politik \ud mengacu pada AD/ART partai, hasil dari rapat kerja yakni program\ud nasional ke program daerah dan dengan melihat kondisi masyarakat Kota\ud Makassar. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat (eksternal)\ud yang telah dilaksanakan oleh partai politik tersebut seperti seminar dan\ud sosialisasi.Hal ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-\ud undangan yang berlaku.Kedua, partai politik di Kota Makassar menerima\ud bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar yang\ud digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan\ud anggota partai politik dan operasional sekretariat partai poltik diwajibkan\ud untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan\ud tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar setelah diperiksa Badan\ud Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bagi\ud partai poltik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban\ud tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan\ud keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar sampai laporan\ud pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Makassar\ud (Walikota Makassar)